Eri Cahyadi Perintahkan Inspektorat Periksa Camat dan Lurah di 3 Kecamatan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan Inspektorat memeriksa camat dan lurah di tiga kecamatan setelah sidak mendadak yang menemukan sejumlah persoalan pelayanan, Jumat (26/6/2026). Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi dan dapat berujung pada pencopotan pejabat bila terbukti berkinerja buruk.
Hasil sidak: temuan di lapangan
Sidak Eri menemukan masalah pelayanan publik dan pengelolaan fasilitas di tiga kecamatan. Pemeriksaan difokuskan pada Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan.
- Sukomanunggal: pasar tumpah belum tertata rapi dan ada tumpukan sampah di saluran air.
- Semampir: camat dan lurah tidak hadir saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar.
- Sawahan (kawasan Blauran): pembiaran terhadap praktik parkir liar di sejumlah ruas jalan.
"Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti."
"Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot," tegas Eri.
Pemeriksaan tambahan dan ketidakhadiran pejabat
Selain tiga kecamatan tersebut, Eri menyebut ada sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lain yang juga akan diperiksa. Menurutnya, para pejabat itu sulit dihubungi saat sidak berlangsung, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut.
"Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada,"
Pesan tegas kepada pejabat yang baru dilantik
Dalam kesempatan pelantikan 57 pejabat pemkot, Eri menekankan bahwa jabatan birokrasi adalah amanah untuk melayani warga, bukan fasilitas untuk dinikmati. Ia meminta pejabat mengutamakan dedikasi waktu dan tenaga untuk pelayanan publik.
"Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya,"
Eri juga meminta perangkat daerah memperkuat kolaborasi untuk menjaga fasilitas publik. Ia menyoroti penanganan pedestrian yang berubah fungsi menjadi lokasi parkir liar, sehingga upaya penertiban harus berkelanjutan agar fasilitas tidak cepat rusak.
"Pedestrian itu dibangun menggunakan uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak lalu kita anggarkan lagi untuk memperbaikinya. Lebih baik anggaran digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan layanan kesehatan,"
Evaluasi kinerja dan konsekuensi
Seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan. Eri meminta mereka siap menerima konsekuensi, termasuk kemungkinan pengunduran diri atau pencopotan, jika target yang ditetapkan tidak tercapai.
Langkah pemeriksaan ini menunjukkan penekanan pemerintah kota pada akuntabilitas dan pengawasan internal untuk memperbaiki layanan publik dan menghindari pemborosan anggaran daerah.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Minta Pengusutan Tuntas Kekerasan Ibu terhadap Anak di Pamekasan
DPR minta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan ibu terhadap anak di Pademawu, Pamekasan, termasuk pemeriks...
PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan minta Perubahan APBD Sumenep 2026 tetap berpihak pada rakyat meski PAD naik dan belanj...
Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
DPRD Surabaya dan APPSI minta pemerintah lindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan pasar modern, dari...
DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan
DPRD Jember minta Pemkab memangkas anggaran Rp2,8 miliar untuk stiker bantuan dan mengusulkan satu jenis sti...
Jaranan Hiasi Peringatan Kemerdekaan di Trenggalek
Ribuan warga menyaksikan pagelaran jaranan di halaman DPC PDI Perjuangan Trenggalek, 17 Agustus 2026, sebaga...
ASN Banyuwangi Berbagi daftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS
ASN Banyuwangi Berbagi mendaftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Agustus 2026 untu...