Inflasi Sumut Turun ke 2,71% pada September 2026

Sumatera Utara mencatat penurunan inflasi tahunan menjadi 2,71 persen pada September 2026, turun dari 4,79 persen pada Juni. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan bertahap dari Juni hingga September, yang menurut Pemprov Sumut tercapai lewat pengendalian harga, pemantauan rantai pasok, dan penguatan produksi pangan.

Penurunan inflasi: data BPS

BPS Sumut melaporkan inflasi tahunan bergerak turun selama beberapa bulan terakhir. Penurunan ini kembali menempatkan inflasi daerah dalam range sasaran nasional yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.

Langkah Pemprov: 19 program lintas sektor

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan penurunan inflasi merupakan hasil intervensi yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan pengendalian dilakukan secara terintegrasi antar perangkat daerah.

"Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor."

Menurut Evan, ada 19 program dan kegiatan utama. Beberapa di antaranya:

• Monitoring rantai pasok dan harga.
• Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak dan operasi pasar ayam.
• Rapat koordinasi pengendalian inflasi dan integrasi data stok.
• Pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
• Kerja sama PPG dengan BOSSFOOD serta digitalisasi produksi perkebunan.
• Peningkatan produksi bawang merah, bawang putih, dan pengendalian harga cabai merah.
• Evaluasi Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi dan stabilisasi harga di Kota Medan.

"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif."

Tantangan: daya beli dan tekanan akhir tahun

Meskipun inflasi menurun, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 terkontraksi sebesar 0,32 persen dibanding triwulan sebelumnya. Secara tahunan, konsumsi masih tumbuh 5,04 persen, tetapi kontraksi triwulanan menunjukkan daya beli belum sepenuhnya pulih.

BPS juga mengingatkan Desember kerap menjadi bulan dengan tekanan inflasi terbesar pada dua tahun terakhir, sehingga pasokan dan pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi prioritas.

Pengamat Ekonomi Sumut dari Universitas Batuta, Muhammad Asyari, menilai tren penurunan ini positif namun menekankan perlunya peningkatan daya beli.

"Keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari."

Rencana aksi jangka pendek hingga panjang

Pemprov menyusun rencana aksi tiga tahap. Jangka pendek (0-3 bulan) fokus pada ketersediaan pasokan, distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Jangka menengah (1-3 tahun) diarahkan meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli melalui penguatan produksi hulu dan pembenahan logistik. Jangka panjang (3-5 tahun) menargetkan kemandirian pangan dan energi.

Dengan kombinasi pengawasan pasar dan penguatan produksi, pemerintah daerah berharap stabilitas harga berlangsung hingga akhir tahun dan mampu menjaga daya beli masyarakat.