Kejari Samosir Ajukan Banding atas Vonis Satu Tahun Fitri

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Fitri Agust Karo-Karo, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir. Pengajuan banding diumumkan Selasa (10/11) oleh Kasi Intelijen Kejari Samosir, Juna Karo-karo.

Alasan pengajuan banding

Kejari Samosir menyatakan banding diajukan karena ada perbedaan pasal yang diputus majelis hakim dengan pasal yang dituntut oleh JPU. Selain itu, JPU menilai hukuman satu tahun penjara perlu ditinjau ulang demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Atas putusan PN Medan, kita mengajukan upaya hukum banding karena pasal yang diputus hakim berbeda dengan tuntutan JPU," kata Juna, Selasa (10/11).

"Kemudian, putusan satu tahun itu, JPU menganggap perlu upaya banding untuk keadilan masyarakat," tambahnya.

Isi putusan PN Medan

Pada sidang Kamis (5/11), majelis hakim di PN Medan menyatakan Fitri terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hakim menjatuhkan pidana pokok satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Selain itu, terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp60 juta.

Majelis hakim menyebut perkara ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp516.298.000. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Bila tidak ada harta mencukupi, kewajiban uang pengganti diganti dengan pidana penjara tiga bulan.

Tuntutan awal JPU dan harapan di tingkat banding

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Fitri dengan pidana penjara selama empat tahun. Dengan banding, Kejari berharap majelis hakim tingkat kedua menelaah kembali seluruh fakta persidangan dan mempertimbangkan tuntutan yang telah diajukan JPU.

"Harapan kita, hakim bisa melihat lagi fakta-fakta yang diberikan dan tuntutan JPU bisa dikabulkan hakim," ujar Juna.

Proses selanjutnya

Permohonan banding akan memindahkan perkara ke pengadilan tingkat banding. Di sana, majelis hakim dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama berdasarkan pemeriksaan ulang terhadap bukti dan argumentasi hukum.

Kasus ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan korupsi bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam Banjir Bandang Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, dan langkah banding menentukan apakah hukuman dan pasal yang diberlakukan di tingkat pertama akan dipertahankan atau direvisi.