Disdikbud Medan Benahi Taman Budaya Usai Dugaan Pungli

Medan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan memulai pembenahan tata kelola Taman Budaya menyusul dugaan praktik pungutan liar terhadap pengunjung dan masyarakat pengguna fasilitas publik. Evaluasi internal dan rapat pengurus digelar untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan dan transparan.

Langkah evaluasi dan keputusan

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, OK Zulfani Anhar, menyatakan pihaknya mengevaluasi tim kerja di Taman Budaya dari sisi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas layanan. Rapat internal digelar pada 9 November 2026 sebagai tindak lanjut temuan.

• Penertiban aktivitas parkir untuk mencegah pungutan liar.
• Peningkatan pengawasan kebersihan lingkungan.
• Pemberhentian satu personel melalui penyedia jasa tenaga kerja (vendor).

"Pembenahan ini merupakan langkah konkret yang harus kita lakukan. Kami melakukan evaluasi terhadap tim kerja yang ada di Taman Budaya, baik dari sisi kedisiplinan, tanggung jawab, maupun kualitas pelayanan. Tidak boleh ada praktik pungutan yang tidak memiliki dasar ketentuan resmi, apalagi sampai merugikan pengunjung dan masyarakat,"

Fokus pada keterbukaan dan akses publik

OK Zulfani menegaskan bahwa Taman Budaya adalah fasilitas publik yang seharusnya terbuka bagi seniman, budayawan, komunitas seni, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tidak resmi yang menghambat pemanfaatan ruang oleh publik.

"Taman Budaya harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku seni dan kebudayaan. Kita ingin masyarakat datang, berkegiatan, berkreativitas, dan menikmati aktivitas kebudayaan dengan nyaman. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi melalui pungutan liar,"

Dampak dan rencana pengawasan

Disdikbud merencanakan penguatan pengawasan, klarifikasi mekanisme penggunaan fasilitas, serta peningkatan standar pelayanan di lingkungan Taman Budaya. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif bagi kegiatan seni dan kebudayaan.

Evaluasi tim kerja bukan sekadar pergantian personel, melainkan upaya membangun sistem pengelolaan yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Setiap petugas diharapkan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pembenahan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan pengelolaan fasilitas kebudayaan yang bersih, inklusif, dan profesional, serta bebas dari pungutan yang tidak sesuai ketentuan.