Labuhanbatu Gelar Monev Jaminan Sosial untuk Pekerja Konstruksi

Labuhanbatu — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Senin (09/11) di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan tujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja konstruksi.

Monev: tujuan dan pelaksanaan

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Setdakab Labuhanbatu, Zaid Harahap, dan dihadiri perwakilan OPD terkait, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Sekretaris BPKAD. Kegiatan ini menekankan pentingnya pemenuhan kepesertaan program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh tenaga kerja proyek.

"Di balik berdirinya jalan, gedung, dan berbagai fasilitas publik lainnya, ada para pekerja konstruksi yang telah mencurahkan tenaga dan keahliannya, bahkan dengan risiko pekerjaan yang tidak kecil. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,"

Siapa yang termasuk dalam sektor jasa konstruksi

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rantauprapat, Sunardi, memaparkan ruang lingkup sektor jasa konstruksi. Menurutnya, sektor ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi.

• Organisasi proyek dan tenaga konsultan;
• Tenaga ahli dan tenaga pendukung;
• Pekerja borongan dan pekerja harian lepas;
• Peserta magang atau siswa kerja praktik;
• Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Imbauan kepada OPD dan pengelola proyek

Zaid Harahap menegaskan agar seluruh OPD memastikan setiap proyek, baik yang dibiayai dari APBD maupun sumber lain, telah mendaftarkan tenaga kerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menekankan bahwa pembangunan tak hanya soal hasil fisik, tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

Diskusi dan langkah berikutnya

Kegiatan Monev dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk memperkuat koordinasi antar OPD dan menyamakan pemahaman terkait pemenuhan kepesertaan. Diskusi bertujuan mendorong optimalisasi perlindungan sehingga tidak ada pekerja konstruksi yang terabaikan saat menghadapi risiko kecelakaan atau musibah.

Dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi, Pemkab bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap tingkat kepesertaan dan kepatuhan pengelola proyek meningkat, sehingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja konstruksi lebih terjamin.