DPRK Minta Infrastruktur Jadi Prioritas R-APBK Banda Aceh 2027

BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST meminta agar infrastruktur dasar menjadi prioritas dalam Rancangan APBK (R-APBK) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Wali Kota pada Senin (9/11/2026).

Penyerahan R-APBK dan proses pembahasan

Penyerahan R-APBK dilakukan dalam sidang paripurna di gedung DPRK Banda Aceh. Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal menyerahkan rancangan tersebut kepada Ketua DPRK, disaksikan wakil ketua DPRK.

Rancangan anggaran itu akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.

Prioritas pada infrastruktur dasar

Irwansyah menegaskan sejumlah fokus yang mesti mendapat perhatian, termasuk perbaikan jalan, drainase, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah. Ia menilai penanganan itu penting agar Banda Aceh semakin tertata dan berdaya saing sebagai ibu kota provinsi.

R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait, saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti

Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota, hingga pemukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur penjalan kaki dan pengelolaan sampah

Penyediaan lapangan kerja dan bantuan pendidikan

Selain infrastruktur, DPRK juga mendorong program peningkatan keterampilan untuk membuka lapangan kerja. Salah satunya adalah persiapan peluncuran Banda Aceh Academy pada 2027 yang bertujuan mengasah keterampilan tenaga kerja lokal.

Irwansyah menekankan pentingnya menyalurkan beasiswa yang menjadi janji politik agar bantuan pendidikan tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu.

Anggaran yang diajukan

Pemerintah Kota mengajukan R-APBK 2027 sebesar Rp1,366 triliun. Rincian utama pengajuan anggaran tersebut disajikan berikut.

Target Pendapatan Asli Daerah

Target PAD Banda Aceh untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar, dengan struktur target sebagai berikut.

Pengawasan dan kelanjutan program

Irwansyah menyatakan DPRK akan meneruskan penganggaran dan pengawasan ketat seperti pada anggaran 2026. Tujuannya memastikan realisasi program tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026, ini akan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh

Proses pembahasan R-APBK akan menjadi momen menentukan prioritas belanja kota. Fokus pada infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas warga diharapkan memperkuat kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.