Lokal

Bupati Nias Barat Tekankan Pelayanan Publik dan Disiplin ASN

Bagikan:
Bupati Nias Barat memimpin rapat koordinasi di ruang kerja Bupati

Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt M.Si, menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan perangkat daerah dan camat di ruang kerja Bupati, Lahomi, Senin (9/11). Rapat digelar untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.

Instruksi kepada OPD dan respons terhadap pengaduan masyarakat

Bupati meminta seluruh OPD agar lebih peka dan cepat menanggapi pengaduan warga, terutama terkait kesulitan dan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan pentingnya layanan yang mudah diakses dan tindak lanjut yang jelas.

Seluruh camat dan bagian terkait diminta menyiapkan data dan bukti kegiatan sebagai dasar perbaikan layanan. Bupati juga mengarahkan agar laporan kegiatan tahun 2025 dan 2026 diserahkan dalam bentuk digital lengkap dengan foto dokumentasi.

Pembaruan data ASN oleh BKPSDM

Salah satu arahan tegas ditujukan kepada BKPSDM untuk segera memutakhirkan dan memetakan kembali data ASN. Pembaruan ini diperlukan agar kebijakan SDM publik dapat dijalankan secara tepat dan terukur.

  • Memverifikasi pegawai yang telah meninggal dunia;
  • Mendata pegawai yang memasuki masa pensiun;
  • Memantau masa berakhir kontrak kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Penegakan disiplin dan evaluasi anggaran

Disiplin dan kehadiran pegawai menjadi fokus utama. Bupati menegaskan bahwa kedisiplinan harus dijaga untuk menunjang efektivitas pelayanan.

Selain itu, Inspektorat diminta mempercepat evaluasi dan pemeriksaan anggaran. Tujuannya memastikan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Peserta dan tindak lanjut

Rakor dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, para camat, dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Seluruh peserta diminta menindaklanjuti instruksi dengan menyusun jadwal kerja dan pelaporan berkala.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan respons terhadap pengaduan publik, memperbaiki tata kelola ASN, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di Nias Barat.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait