Irwansyah Ajak TPG Perkuat Peran Selesaikan KDRT dan Stunting

BANDA ACEH — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak perempuan anggota Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif menyelesaikan persoalan sosial di tingkat gampong, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan stunting. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 anggota TPG dari 90 gampong yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh pada Senin (9/11/2026).

Peserta dan tujuan pertemuan

Pertemuan dihadiri anggota DPRK Syarifah Munira serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh. RDP bertujuan memperkuat peran TPG dalam penanganan masalah sosial dan meningkatkan kapasitas perempuan di level gampong.

Peran strategis TPG

Irwansyah menegaskan posisi strategis TPG dalam menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga. Selain peran domestik, anggota TPG diharapkan ikut berkontribusi pada pencegahan perceraian, perlindungan anak, penanganan stunting, serta penyelesaian konflik antarwarga.

"TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong,"

Ia menambahkan pentingnya penyelesaian masalah melalui musyawarah agar perbedaan pandangan tidak memicu konflik.

Hambatan yang dihadapi anggota TPG

Dalam pertemuan, sejumlah anggota menyampaikan kendala operasional. Beberapa perempuan mengaku menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada anggapan keliru bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.

Menanggapi itu, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kebutuhan pelatihan dan dukungan

Para peserta juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kapasitas. Mereka meminta pelatihan agar dapat menjalankan tugas lebih efektif.

• Public speaking
• Legal drafting atau kemampuan menyusun produk hukum
• Pembekalan tugas dan fungsi TPG

Irwansyah menilai kebutuhan tersebut krusial. Ia meminta DPMG memfasilitasi pelatihan dan menyatakan DPRK Banda Aceh siap mendukung upaya peningkatan kapasitas tersebut.

"Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing... ketika semua perangkat gampong bersatu, tentu akan membantu pembangunan kota,"

Implikasi dan tindak lanjut

Penguatan fungsi TPG diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan sosial di tingkat akar rumput dan membantu pemerintah kota mencapai target pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. DPRK akan mendorong fasilitasi pelatihan melalui DPMG dan mendukung kebijakan yang memperkuat peran perempuan di gampong.