Medan Catat 14.066 Kasus HIV/AIDS, Jan 2026 Tambah 717

Medan mencatat 14.066 kasus HIV/AIDS sepanjang 2006–2026, dengan tambahan 717 kasus pada Januari 2026. Data ini disampaikan perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan pada konferensi pers yang digelar PKBI Sumatera Utara di Medan, Senin (9/11). Pernyataan itu menegaskan kebutuhan keterlibatan lintas sektor dan kesiapan menghadapi perubahan pendanaan.

Data dan temuan kasus

Angka kumulatif 14.066 kasus adalah akumulasi temuan sejak 2006. Peningkatan kasus di awal 2026 menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan layanan pencegahan dan pengobatan. KPA menilai penemuan kasus yang masih tinggi menunjukkan upaya penanggulangan belum optimal.

Seruan keterlibatan komunitas dan OPD

Perwakilan KPA Kota Medan, L. Marsudi Budi Utomo, menekankan penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu lembaga. Ia menyerukan penguatan peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil.

"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan,"

Menurut Marsudi, dukungan komunitas penting agar intervensi seperti pencegahan, penemuan kasus, dan pendampingan dapat terus berjalan serta mengurangi stigma dan diskriminasi.

Ancaman pendanaan dan rencana aksi

Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mengingatkan bahwa dukungan Global Fund periode putaran ketujuh berakhir 31 Desember 2026. Sekitar 80 persen pembiayaan program saat ini bergantung pada donor, sehingga perubahan skema pendanaan pada 2027 berisiko mengganggu keberlanjutan intervensi.

"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja,"

"HIV bukan hanya isu kesehatan saja dan bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki tanggung jawab itu,"

PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pra-musrenbang pada 19 November 2026 untuk mengundang OPD yang berpeluang mengalokasikan anggaran bagi program penanggulangan HIV/AIDS.

Perencanaan OPD dan koordinasi

Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, menyatakan integrasi isu HIV ke dalam rencana kerja OPD masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi. Ia menjelaskan program OPD yang tidak memasukkan isu HIV pada perencanaan berisiko tidak mendapatkan dukungan anggaran.

"Selama ini masing-masing OPD memang berfokus pada tugas dan program kerja sesuai dengan bidangnya. Karena itu, kalau isu HIV tidak masuk dalam perencanaan program, bisa saja isu tersebut tidak menjadi perhatian dalam kegiatan maupun penganggaran mereka,"

Oleh karena itu, Bappeda mendorong agar isu HIV dimasukkan dalam program sosialisasi dan kegiatan terkait untuk 2027, tidak hanya di Dinas Kesehatan tetapi juga OPD yang menangani aspek sosial dan ekonomi.

Implikasi dan langkah ke depan

Para pemangku kepentingan menilai perlu ada upaya sistematis untuk mainstreaming isu HIV ke seluruh OPD dan memperkuat peran komunitas. Tanpa langkah tersebut, perubahan pendanaan dan ketergantungan pada donor dapat mengurangi jangkauan intervensi, termasuk program penjangkauan bagi perempuan pekerja seks dan populasi kunci lainnya.

Kolaborasi lintas sektor dan penguatan perencanaan daerah menjadi kunci agar upaya penanggulangan HIV/AIDS berkelanjutan dan dapat mengurangi beban sosial serta ekonomi di masa mendatang.