Pengamat: Evaluasi Kinerja Wali Kota Medan Rico Waas Harus Berbasis Data

Medan: Pengamat Sosial dan Politik Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Bakhrul Khair Amal, meminta evaluasi kinerja Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dilakukan secara terukur dan berbasis data nyata yang dirasakan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (9/11) saat dimintai pandangan mengenai kinerja wali kota dari perspektif sosial.

Fokus evaluasi: hasil nyata, bukan sekadar seremonial

Bakhrul menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari frekuensi kegiatan atau tanda-tanda pembangunan fisik semata. Menurutnya, setiap program harus menjawab masalah riil warga—mulai infrastruktur, penanganan banjir, hingga pelayanan publik dan realisasi janji kampanye.

"Perkataannya harus sama dengan perbuatannya," tegas Bakhrul.

Ia menegaskan kepala daerah tidak boleh terjebak pada kehadiran di acara seremonial. Kebijakan dan kegiatan harus memberi manfaat substantif bagi warga, bukan sekadar citra publik.

Indikator utama: dampak infrastruktur

Bakhrul memberi contoh pada pembangunan jalan dan drainase. Pembangunan fisik harus mampu mengurangi kemacetan dan risiko banjir. Jika infrastruktur tidak terintegrasi antara hulu dan hilir, masalah banjir tetap berulang.

"Apakah ini menyelesaikan kemacetan? Apakah ini akan mengurangi pemakai kendaraan?"

Selain fungsi teknis, ia mengingatkan agar proyek memperhatikan dampak lingkungan, keselamatan lalu lintas, serta gangguan aktivitas warga selama pelaksanaan pekerjaan.

Evaluasi janji politik dan capaian program

Bakhrul mendorong pemerintah kota melakukan inventarisasi janji kampanye—seperti perekrutan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan beasiswa—dengan indikator yang dapat diverifikasi publik. Evaluasi berkala diperlukan agar masyarakat bisa membandingkan komitmen kampanye dengan realisasi kebijakan.

• Pendidikan
• Kesehatan
• Infrastruktur
• Pelayanan publik
• Reformasi birokrasi

Pengaduan publik dan mekanisme monitoring

Menurut Bakhrul, kualitas pelayanan juga terlihat dari sistem pengaduan yang mudah diakses dan transparan. Pemerintah kota perlu memiliki pusat informasi dan kanal pengaduan melalui telepon, email, laman resmi, serta sarana lain yang mudah dijangkau.

Lebih lanjut, setiap laporan harus tercatat dalam basis data yang mencakup jumlah laporan, jenis masalah, tindak lanjut, dan persentase penyelesaian. "Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang dikerjakan," ujarnya.

Sisa masa jabatan dan rekomendasi

Bakhrul menyarankan agar sisa periode kepemimpinan Rico Waas digunakan untuk memetakan program yang telah dan belum direalisasikan, lengkap dengan data dan indikator keberhasilan yang bisa diuji publik. Inventarisasi ini diharapkan dilakukan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya membuktikan slogan "Medan untuk Semua" melalui kebijakan yang memberikan manfaat merata tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelompok sosial. Sebagai bagian dari upaya transparansi, publik dapat berpartisipasi dalam survei penilaian yang tersedia melalui tautan berikut:

Survei Penilaian & Akseptabilitas Masyarakat Kota Medan terhadap Wali Kota 2026

Dengan evaluasi berbasis data dan mekanisme pengaduan yang efektif, Bakhrul berharap kebijakan pemerintah kota lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga, bukan sekadar pencitraan.