Pemko Medan Dorong Revitalisasi Puskesmas dan Penguatan RSUD

Medan, 9 November — Pemerintah Kota Medan mendorong pembenahan menyeluruh sistem pelayanan kesehatan melalui Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan. Pernyataan disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (9/11), untuk memastikan layanan lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terjangkau.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, pejabat forum koordinasi daerah, anggota DPRD, dan pimpinan perangkat daerah. Pemko menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif DPRD yang mengusulkan Ranperda tersebut.

Revitalisasi puskesmas sebagai prioritas

Pemko Medan memfokuskan revitalisasi 41 puskesmas di seluruh kota. Puskesmas direncanakan tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat layanan promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit.

Penguatan puskesmas ditargetkan mempercepat akses layanan dasar dan mengurangi beban rujukan ke rumah sakit. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapat pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan.

Peningkatan kapasitas RSUD

Selain puskesmas, Pemko berkomitmen menyempurnakan fungsi dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. Perbaikan meliputi penambahan kamar rawat inap, kelengkapan alat medis, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Rico juga menekankan pentingnya sistem rujukan terintegrasi antara puskesmas dan rumah sakit. Tujuannya agar proses rujukan berjalan mudah dan informasi penatalaksanaan pasien akurat.

“Ranperda ini menjadi landasan yang sangat penting bagi langkah konkret yang sedang dan akan kita laksanakan,”

“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,”

Poin penyempurnaan Ranperda

Dalam pembahasan selanjutnya, Wali Kota Rico mengajukan tiga catatan penting untuk penyempurnaan materi regulasi.

1. Penyelarasan sistem promotif dan preventif dengan revitalisasi 41 puskesmas serta peningkatan kapasitas kedua RSUD, termasuk dukungan anggaran dan penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027.
2. Penyempurnaan ketentuan UHC Premium dan pembiayaan agar alokasi anggaran mendukung penguatan fasilitas kesehatan primer dan lanjutan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. Penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengawasan mutu layanan, termasuk pengaturan sanksi bagi pelanggaran standar pelayanan kesehatan.

Rico menambahkan Ranperda juga harus mengatur kewenangan antarperangkat daerah, kesiapan sumber daya, implikasi pembiayaan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan.

Harapan dan tindak lanjut

Pemko berharap Ranperda tidak hanya menjadi regulasi semata, tetapi menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan publik. Dukungan meliputi keterbukaan informasi ketersediaan kamar rawat inap, perlindungan pasien pengguna jaminan kesehatan, kepastian penyediaan obat, dan perlindungan tenaga kesehatan.

Rico menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Medan bekerja sama secara terbuka dengan DPRD untuk menyempurnakan rancangan peraturan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan langkah ini, Pemko berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi, merata, dan menjamin kepastian layanan bagi seluruh warga.