Pengamat Soroti Hubungan Pusat-Daerah Usai Pergantian Menkeu

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengamat kebijakan publik menilai pergantian menteri tidak otomatis menyelesaikan masalah hubungan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Kekhawatiran terhadap efisiensi anggaran daerah

Pengamat Yoghi Suprayogi Sugandi mengatakan siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan dan mendorong efisiensi anggaran daerah berpotensi menuai keberatan dari pemerintah daerah. Menurutnya, penolakan itu muncul bukan karena sikap oposisi, tetapi karena kebijakan pusat berdampak langsung pada pengelolaan anggaran daerah.

"Saya pikir siapapun menteri yang menjalankan efisiensi anggaran daerah akan terus mendapat keberatan dari pemerintah daerah tersebut nantinya. Keberatan itu bukan berarti daerah menjadi oposisi, tetapi muncul karena kebijakan pusat berdampak langsung terhadap pengelolaan anggaran daerah,"

kata Yoghi Suprayogi Sugandi dalam wawancara, Selasa, 15 September 2026.

Contoh: persoalan dana bagi hasil

Yoghi mencontohkan persoalan dana bagi hasil yang terasa di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat dan Papua. Ia menyebut Puncak Jaya sebagai salah satu wilayah yang mengalami dinamika serupa dalam pembahasan dana bagi hasil.

Dia juga menyinggung kesepakatan sebelumnya yang memengaruhi dukungan anggaran daerah, seperti yang terkait dengan Aceh dan perjanjian Helsinki, sebagai bagian dari latar belakang pembahasan dana bagi hasil.

Prioritas anggaran dan layanan dasar

Menurut Yoghi, pemerintah pusat memiliki sejumlah program ambisius yang membutuhkan anggaran besar. Ia memperingatkan agar dorongan program pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Sebagai contoh, pembangunan koperasi desa perlu dibandingkan dengan kebutuhan puskesmas dan klinik setempat. Penguatan koperasi penting, tetapi pemerintah harus memastikan layanan kesehatan dasar tetap mendapat dukungan anggaran memadai.

Implikasi terhadap hubungan antarpemerintahan

Yoghi menegaskan bahwa dinamika hubungan pusat dan daerah tidak cukup disederhanakan menjadi persoalan individu menteri keuangan. Kebijakan efisiensi dan mekanisme pembagian dana menjadi kunci agar hubungan antarpemerintahan tetap berjalan baik.

Ia menilai pergantian Menkeu mungkin meredam gesekan jangka pendek, tetapi tidak otomatis menghilangkan masalah struktural terkait prioritas anggaran dan mekanisme pembagian dana.

Ringkasan dan prospek

Di tengah pergantian pucuk Kemenkeu, tantangan utama tetap pada penyusunan kebijakan anggaran yang adil dan seimbang antara program pusat dan layanan dasar di daerah. Ke depan, dialog antara pusat dan daerah serta transparansi mekanisme pembagian dana akan menentukan stabilitas hubungan fiskal antarpemerintahan.

• Daerah terdampak: Jawa Barat, Papua, Puncak Jaya, Aceh
• Isu utama: efisiensi anggaran daerah, dana bagi hasil, prioritas layanan dasar