Nasional

Pengamat: Kemenkeu Wajar Minta Dividen Danantara

Bagikan:
Ilustrasi dokumen keuangan dan logo Danantara terkait permintaan dividen

Pengamat Kebijakan Publik Yoghi Suprayogi Sugandi menilai permintaan dividen dari Danantara oleh Kementerian Keuangan wajar dan perlu. Dalam pernyataannya pada Selasa, 15 September 2026, Yoghi mengatakan negara berhak memastikan aset yang dikelola memberi manfaat berkelanjutan bagi rakyat.

Alasan permintaan dividen dinilai wajar

Yoghi menyatakan permintaan dividen bukan sekadar klaim fiskal, melainkan upaya memastikan hasil pengelolaan aset BUMN kembali ke negara. Menurutnya, dana yang berasal dari badan usaha milik negara harus berkontribusi pada kebutuhan anggaran publik dan program kesejahteraan.

Jika saya menjadi Menteri Keuangan, saya akan meminta dividen Danantara atas nama Presiden dan rakyat Indonesia. Dari sisi keuangan negara, permintaan dividen itu wajar karena dana BUMN harus memberikan hasil bagi kepentingan negara

Peran komunikasi publik dalam pengumuman angka

Yoghi menekankan bahwa penyampaian detail angka dividen perlu disesuaikan dengan konteks publik. Ia mengingatkan pejabat publik untuk membedakan informasi yang harus diumumkan secara terbuka dan yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu demi menghindari kesalahpahaman.

Tidak perlu angka disampaikan sejak awal, karena pejabat publik harus mempertimbangkan konteks ketika menjelaskan kebijakan kepada masyarakat

Ia juga menyoroti gaya komunikasi salah satu pejabat, Purbaya, yang menurutnya masih dipengaruhi kebiasaan sebagai peneliti yang terbiasa menyajikan data rinci ke publik. Yoghi menyarankan penyesuaian gaya komunikasi agar pesan kebijakan lebih tepat sasaran.

Rekomendasi pengelolaan dan transparansi

Menurut Yoghi, permintaan dividen sebaiknya dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan aset negara memberi manfaat luas. Ia mendorong kebijakan terukur dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga pengelola aset untuk menjaga kepercayaan publik.

  • Tempatkan permintaan dividen sebagai upaya optimalisasi aset negara.
  • Utamakan komunikasi terukur agar publik memahami tujuan kebijakan.
  • Pastikan transparansi untuk menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yoghi berharap perdebatan soal dividen Danantara diarahkan pada tujuan utama, yaitu memperkuat keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dividen dapat mendukung program publik tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait