HMI Labuhanbatu Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Korupsi di BGN
Labuhanbatu Raya, 3 Juni — Ketua HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Baginda Sagala, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Permintaan itu terkait temuan penyimpangan pada pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut melibatkan mantan pejabat tinggi BGN.
Desakan pengusutan menyeluruh
Baginda meminta agar penetapan tersangka tidak berhenti sebagai akhir proses penyidikan. Menurutnya, Kejaksaan Agung harus menelusuri seluruh aktor yang terlibat dan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi.
“Kasus yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan BGN, tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Kejaksaan Agung harus mengungkap seluruh aktor yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil korupsi itu.”
Temuan dan celah praktik korupsi
Baginda mengungkapkan penyidik menemukan banyak celah yang memungkinkan praktik korupsi. Beberapa titik rawan disebut berada pada pengadaan barang dan jasa, serta transaksi terkait titik SPPG dan pembangunan dapur MBG.
Ia menekankan pentingnya menelusuri jaringan penyimpangan untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan.
Tuntutan audit dan evaluasi SPPG
HMI Cabang Labuhanbatu Raya meminta audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Raya. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan bebas penyalahgunaan anggaran.
- Audit pengelolaan anggaran
- Pemeriksaan mekanisme pengadaan
- Evaluasi distribusi program
- Penilaian kualitas pelayanan setiap SPPG
Area yang diminta diaudit meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.
Komitmen pengawasan publik
Baginda menegaskan peran HMI sebagai organisasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menuntut keterbukaan dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum serta lembaga pengawas.
“Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi. Jika benar terdapat penyimpangan, maka harus diusut tuntas tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik.”
Dalam penutup, HMI berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...