DPR Dorong Hilirisasi Tembaga Kurangi Impor Bahan Amunisi

DPR RI mendorong percepatan hilirisasi tembaga untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dan menekan ketergantungan impor bahan baku amunisi. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Dorongan kebijakan untuk kemandirian

Menurut Dave, meski Indonesia memiliki sekitar 3% cadangan tembaga dunia, kebutuhan strategis industri pertahanan, termasuk bahan baku selongsong amunisi, masih bergantung pada impor. Ia menilai integrasi antara sektor pertambangan dan industri pertahanan penting untuk menjaga kedaulatan nasional.

"Dengan adanya integrasi antara sektor pertambangan dan industri pertahanan, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Namun, juga memperkuat posisi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,"

Data cadangan dan kinerja hilir

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia untuk cadangan tembaga dan peringkat ke-11 untuk produksi. Namun kapasitas industri hilir tembaga nasional masih relatif rendah, berada pada posisi ke-18 dunia.

Catatan impor menunjukkan nilai impor tembaga dan turunannya tumbuh rata-rata 5,11% per tahun sepanjang 2021–2025. Secara kumulatif, nilainya mencapai sekitar USD 1,90 miliar dengan kenaikan 15,27%.

Upaya industri dan proyek hilirisasi

Langkah konkret mulai dilakukan oleh pelaku industri. MIND ID melalui PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan DEFEND ID dan PT Pindad untuk memproduksi brass cup—bahan baku utama selongsong amunisi—di Gresik.

Fasilitas di Gresik ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 ton per tahun, guna memenuhi kebutuhan komponen amunisi dalam negeri.

Selain itu, MIND ID merencanakan pengembangan fasilitas hilir berskala besar, antara lain:

• Produksi batang tembaga dan kawat tembaga berkapasitas 300.000 ton/tahun.
• Pabrik pipa tembaga berkapasitas 100.000 ton/tahun, berbasis katoda tembaga hasil produksi Freeport.

Dampak dan prospek

Komisi I DPR menyatakan akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta. Fokusnya agar hilirisasi tembaga memberi nilai tambah pada industri pertahanan dan memperkuat kemandirian strategis Indonesia.

Jika rencana produksi dan integrasi industri berjalan sesuai target, impor bahan baku amunisi diharapkan menurun dan suplai komponen pertahanan dapat lebih andal di dalam negeri.