Rempang Bisa Jadi Titik Balik Perbaikan Tata Kelola Investasi

Penyelesaian konflik proyek Rempang Eco City dan Wiraraja GESEIP di Pulau Galang dinilai berpeluang menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola investasi nasional. Pernyataan itu disampaikan Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, saat memberi komentar pada Selasa, 7 Juli 2026. Ia menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya soal masuknya investasi, tetapi pemastian hak masyarakat dan hukum yang kuat.

Peluang membangun standar baru

Iskandar menyebut Rempang sebagai kesempatan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan standar tata kelola yang lebih adil dan transparan. Menurutnya, negara harus memanfaatkan momentum penyelesaian konflik ini untuk menunjukkan praktik investasi yang melindungi warga setempat dan memberi kepastian hukum.

"Bagi Presiden Prabowo Subianto, Rempang merupakan kesempatan. Yakni, untuk menunjukkan standar tata kelola yang lebih baik,"

Temuan kelembagaan dan tantangan administrasi

Iskandar mengingatkan sejumlah temuan lembaga pengawas yang menunjukkan masalah tata kelola dalam pengembangan kawasan. Ombudsman RI sebelumnya menemukan indikasi mal-administrasi, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan temuan yang menuntut penguatan mekanisme pengawasan proyek strategis.

Karena itu, ia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan pada aspek administrasi, pertanahan, dan komunikasi publik agar penyelesaian Rempang bisa menjadi rujukan nasional.

Langkah yang disarankan

Untuk membuat penyelesaian Rempang menjadi contoh, Iskandar mendorong beberapa langkah konkrit:

• Evaluasi administratif dan tata usaha terkait izin proyek.
• Perbaikan mekanisme pertanahan dan pemulihan hak masyarakat terdampak.
• Koordinasi antarlembaga untuk memastikan kebijakan konsisten.
• Pelibatan publik dan komunikasi terbuka sepanjang proses penyelesaian.

Peran pengawas dan politik

Selain eksekutif, DPR dan lembaga pengawas diminta memperkuat fungsi oversight pada pelaksanaan proyek strategis. Iskandar menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, melainkan keberanian mengevaluasi kebijakan yang berjalan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi,"

Ia menambahkan bahwa nilai historis Rempang nantinya bukan ditentukan oleh besarnya janji investasi, melainkan oleh cara negara menyelesaikan konflik pembangunan dan memulihkan kepercayaan publik.