BRIN dan ISRO Jajaki Pembangunan Bandara Antariksa di Biak

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India (ISRO) untuk membangun bandara antariksa di Indonesia. Kepala BRIN Prof. Arif Satria menyebut Biak, Papua, sebagai salah satu calon lokasi. Pemerintah menargetkan penyusunan master plan pada 2026 dan realisasi proyek mulai 2027.

Kerja sama BRIN-ISRO dan calon lokasi

BRIN dan ISRO telah berkolaborasi lama dalam pengamatan dan monitoring satelit, termasuk yang beroperasi di wilayah Biak. Kolaborasi ini diperkuat lewat kunjungan kenegaraan dan pembicaraan intensif kedua lembaga.

"Kita sedang persiapkan untuk berkolaborasi dengan India untuk pembangunan bandara antariksa. Jadi bandara antariksa memang ada beberapa calon lokasi, salah satu calon lokasi adalah Biak, kemudian kita memonitor peredaran satelit dari India,"

Sejarah dan percepatan program

Ide pembangunan bandara antariksa di Indonesia berakar lama. Persiapan awal dilaksanakan sejak 1980 oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang kemudian dilebur ke dalam BRIN.

"Kemudian ketika Bapak Presiden mengawali tugas Presiden, kemudian mempercepat kembali rencana itu, jadi akan segera kita realisasikan mulai 2027. Tahun 2026 ini kita akan membangun master plan, kemudian perencanaan, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersiapkan ini,"

Rencana 2026–2027 dan implementasi

Tahap awal fokus pada penyusunan master plan sepanjang 2026. Rencana itu mencakup perencanaan teknis, penguatan kerangka regulasi, dan sinergi dengan pemerintah daerah calon lokasi.

"Memang kami sudah intensif melakukan pembicaraan dengan pihak India terkait dengan pembangunan bandara antariksa. Jadi nanti kita akan bisa melaunching satelit kita sendiri, dengan kolaborasi dengan India,"

Implikasi dan langkah selanjutnya

Pembangunan bandara antariksa berpotensi meningkatkan kapasitas peluncuran satelit nasional dan memperkuat kerja sama teknologi dengan India. Langkah berikutnya adalah finalisasi master plan, harmonisasi regulasi, dan persiapan lokasi yang memenuhi aspek teknis serta lingkungan.

Proyek ini juga menuntut koordinasi lintas kementerian dan kerja sama intensif dengan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang menjadi calon lokasi.