Komisi VI Tekan Pemerintah Percepat Hilirisasi Obat Lokal

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong percepatan hilirisasi industri obat berbahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor yang saat ini mencapai 80 persen. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026, sebagai upaya menstabilkan harga obat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional.

Alasan dorongan hilirisasi

Nasim menyebut pelemahan nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga obat di pasaran. Ketergantungan pada impor bahan baku farmasi juga membuat pasokan obat mudah terganggu dan memperlemah layanan kesehatan untuk kelompok berpenghasilan rendah.

"Indonesia memiliki warisan kekayaan alam dan budaya pengobatan tradisional yang luar biasa. Kita memiliki berbagai jenis tanaman obat. Bahan alami yang berpotensi dikembangkan menjadi Obat Bahan Alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu,"

Strategi yang diusulkan

Nasim menekankan optimalisasi Obat Bahan Alam (OBA) sebagai langkah strategis. Ia memandang pemanfaatan kekayaan hayati tidak sekadar alternatif, melainkan bagian dari kebijakan untuk menstabilkan harga obat domestik.

Menurutnya, penguatan ekosistem farmasi dalam negeri harus meliputi teknologi produksi, bahan kemasan, dan mesin produksi. Pemerintah juga diminta menetapkan target pengurangan impor tahunan yang konkret.

"Ekosistem harus diperkuat, mulai dari teknologi, bahan kemasan, hingga mesin produksi. Pemerintah harus memiliki target untuk menurunkan ketergantungan bahan baku impor,"

Dampak terhadap petani dan UMKM

Nasim menjelaskan manfaat hilirisasi akan terasa sampai ke tingkat petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produksi bahan baku obat secara lokal diproyeksikan menstabilkan harga dan memperkuat ketersediaan pasokan.

"Kalau bahan baku obat bisa diproduksi lebih banyak di dalam negeri, maka harga obat akan lebih stabil. Pasokan lebih terjamin dan manfaat ekonominya juga bisa dirasakan masyarakat,"

Konteks kebijakan nasional

Pernyataan Nasim sejalan dengan sorotan pemerintah terhadap penguatan sektor kesehatan. Presiden menyampaikan hal serupa saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Kita ingin membangun ekonomi yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi,"

"Sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam tiga tahun yang akan datang dan kita akan membangun. Bilamana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia,"

Politik kesehatan ini menunjukkan arah kebijakan yang menggabungkan kemandirian produksi obat dengan peningkatan akses layanan. Tantangannya kini pada implementasi teknis, pembiayaan, dan koordinasi antar-kementerian agar target penurunan impor dan penguatan OBA dapat tercapai.