Polda Sumut Hentikan Kasus Boydo Panjaitan, Tak Terbukti Gelapkan Rp2 Miliar
Medan — Polda Sumatera Utara resmi menghentikan penyelidikan terhadap Ketua GAMKI Medan, Boydo Panjaitan, terkait dugaan penggelapan uang senilai Rp2 miliar. Surat penghentian diterima kuasa hukum pada 16 Mei 2026 setelah penyidik menyatakan tidak ditemukan unsur tindak pidana.
Surat penghentian dan hasil pemeriksaan
Kuasa hukum Boydo dari YTRP Law Office, Yosua T.R. Panjaitan, mengatakan timnya menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dari Ditreskrimum Polda Sumut. Surat itu diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik.
Perkara tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/1459/XII/2023/SPKT Polda Sumatera Utara tertanggal 4 Desember 2023. Setelah pemeriksaan, penyidik menilai laporan tidak memenuhi unsur pidana sehingga penyelidikan dihentikan dengan nomor S.Tap/Henti.Lidik/303.b/V/RES.1.11./2026/Ditreskrimum.
“Kasus ini resmi ditutup karena Boydo memang tidak bersalah. Surat sudah kami terima tertanggal 16 Mei 2026,”
pernyataan Yosua disampaikan saat menerima dokumen, didampingi rekan-rekannya Charli Sihombing dan Vebriany Florentina Segala pada Rabu, 3 Juni 2026.
Respons dan upaya pemulihan nama baik
Berdasarkan keputusan itu, Yosua menegaskan pihaknya menuntut pemulihan harkat, martabat, dan nama baik klien. Ia menyatakan tuduhan penggelapan tidak terbukti secara hukum.
Terpisah, Boydo telah melapor balik kepada Polda Sumut pada 16 Maret 2026. Laporan tersebut menyangkut dugaan pencemaran nama baik oleh pelapor awal, yaitu tuduhan penggelapan Rp2 miliar.
“Ini untuk memulihkan nama baik klien kami,”
kata pengacara Gerald Partogi Siahaan, yang mendampingi Boydo bersama 18 pengacara lainnya. Gerald menambahkan bahwa tuduhan tersebut dianggap telah merusak nama baik keluarga dan organisasi yang dipimpin Boydo.
Implikasi dan langkah selanjutnya
Penghentian penyelidikan menutup proses pidana atas laporan awal, namun laporan balik terkait pencemaran nama baik tetap berjalan terpisah. Keputusan Polda Sumut menegaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk melanjutkan ke penyidikan.
Ke depan, pihak kuasa hukum Boydo mendorong pemulihan resmi nama baik dan kemungkinan langkah hukum lanjutan bila diperlukan. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi publik agar berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan yang berpotensi merusak reputasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...