Komisi X Dorong Harmonisasi Program Pendidikan dalam RUU Sisdiknas
Komisi X DPRsistem pendidikan nasional yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Harmonisasi program sebagai tujuan utama
My Esti menilai RUU Sisdiknas menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai kebijakan pendidikan. Menurutnya, harmonisasi diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan tidak terfragmentasi oleh kebijakan sektoral. Dengan sinkronisasi, target dan standar nasional diharapkan lebih mudah dicapai.
"Satu hal yang harus kita sepakati bersama adalah kekhususan dapat diakomodasi, tetapi tetap dalam satu sistem nasional. Ini yang menurut saya sangat tepat dan mestinya kita rumuskan bersama,"
Keberagaman model pendidikan dan tantangannya
Esti menyebutkan beberapa model pendidikan yang kini berkembang. Ia mencontohkan pendidikan keagamaan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta sekolah reguler. Keragaman itu dinilai positif, namun berisiko menciptakan kebijakan yang tidak selaras jika tidak ada koordinasi.
- Pendidikan keagamaan
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Garuda
- Sekolah terintegrasi
- Sekolah reguler
Regulasi dan kolaborasi antarlembaga
Untuk mencegah fragmentasi, Esti menekankan pentingnya regulasi yang jelas mengenai hubungan antarlembaga penyelenggara pendidikan. Ia menilai peran regulasi akan memperjelas pembagian tugas dan memudahkan pelaksanaan program yang saling melengkapi.
"Maka kita harus melepaskan ego sektoral. Seluruhnya harus terkoordinasi dengan baik, karena yang kita bicarakan adalah pendidikan bangsa dan negara,"
Implikasi untuk kebijakan dan pelaksanaan
Esti menegaskan pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif. Target, standar, dan mutu pendidikan nasional harus dicapai lewat sinergi kuat antarpemangku kepentingan. Ia menambahkan bahwa RUU Sisdiknas dapat menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi itu.
"Ini bukan soal siapa yang paling besar perannya, tetapi bagaimana semuanya bekerja untuk kepentingan pendidikan bangsa dan negara. Karena pada akhirnya kita berbicara tentang masa depan generasi Indonesia,"
Dengan kata lain, pembahasan RUU Sisdiknas diharapkan mendorong seluruh kementerian dan lembaga mengesampingkan kepentingan sektoral demi sistem pendidikan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KAI Luncurkan Bali Sustainability Project 2026-2031
Kawan Alam Indonesia meluncurkan Bali Sustainability Project 2026-2031 di Denpasar untuk mendorong pembangun...
Pegadaian Gelar Khitanan Massal 500 Anak sebagai Wujud Komitmen ESG
Pegadaian menggelar khitanan massal 500 anak di Jakarta pada 22 Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen ESG d...
Adkasi Dukung Kelanjutan Program MBG dengan Syarat Perbaikan
Adkasi mendukung kelanjutan MBG dengan syarat perbaikan tata kelola, pengawasan dapur, dan penyesuaian pener...
Presiden Prabowo Bertolak ke Gorontalo Hadiri PENAS Petani dan Nelayan
Presiden Prabowo berangkat ke Gorontalo 24 Juni 2026 untuk membuka puncak PENAS Petani dan Nelayan serta ber...
Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Adukan HPP, Energi, dan MBG ke Presiden
Perwakilan ADKASI menemui Kepala Staf Kepresidenan 23 Juni, mengajukan HPP gabah Rp6.500, swasembada energi,...
Seniman: Seni Budaya Betawi Perlu Kolaborasi agar Tak Tersisih
Seniman Betawi minta kolaborasi pelaku seni, masyarakat, dan pemerintah agar seni Betawi tak tersisih oleh g...