DPR Apresiasi Pemerintah Tahan Harga Pertamax
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax meski harga minyak mentah dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Alasan kebijakan dan dampak langsung
Herman menyebut pemerintah masih memberikan kompensasi untuk BBM dengan kadar oktan RON 92 dan RON 95. Langkah itu membuat kenaikan harga internasional belum sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
"Kalau mengacu pada perkembangan harga minyak dunia saat ini, sebenarnya harga Pertamax bisa saja lebih tinggi. Namun pemerintah masih berupaya menahan kenaikan agar tidak terlalu membebani masyarakat dan tetap menjaga daya beli,"
Menurutnya, penahanan harga ini bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Perlindungan untuk kelompok berpenghasilan rendah
Herman menegaskan pemerintah juga terus menjaga ketersediaan dan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar. Ia menilai kebijakan itu penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses energi yang terjangkau.
Upaya menjaga subsidi ini, kata Herman, bertujuan mencegah beban inflasi tambahan terutama pada bahan pokok dan biaya transportasi.
Pengawasan distribusi melalui digitalisasi
Selain subsidi, Herman menyoroti peningkatan pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem digital. Aplikasi MyPertamina dan mekanisme verifikasi identitas disebutkan sebagai alat untuk mengendalikan alokasi.
"Untuk BBM subsidi sudah ada mekanisme verifikasi menggunakan identitas pengguna. Sehingga distribusinya lebih terkontrol dan diharapkan tetap tepat sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan pengawasan ini penting karena ada kecenderungan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar.
Risiko geopolitik dan harapan ke depan
Herman mengingatkan ketegangan di kawasan, termasuk di sekitar Selat Hormuz, dapat memberi tekanan pada harga energi global dan meningkatkan biaya impor energi Indonesia.
Karena itu, ia berharap situasi internasional segera mereda agar tekanan terhadap harga energi domestik berkurang dan stabilitas harga dapat dipertahankan.
Pernyataan DPR ini memberi gambaran kebijakan jangka pendek pemerintah untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia sambil memperketat pengawasan subsidi agar bantuan tepat sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...