Rini Petakan Kebutuhan Guru, Rekrutmen PPPK Dilakukan Lewat Seleksi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan pemerintah memetakan kebutuhan guru secara nasional untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan ke Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Pemerintah juga menegaskan rekrutmen PPPK akan dilaksanakan melalui seleksi tanpa skema afirmasi.

Data tenaga non-ASN dan prioritas penataan

Rini menyebut pemerintah telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. Pendataan ini difokuskan pada guru, tenaga pendidikan, dan tenaga kesehatan sebagai prioritas penataan aparatur.

Langkah ini dimaksudkan untuk memberi dasar perencanaan formasi yang lebih akurat. Dengan data terverifikasi, pemerintah berharap distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik menjadi lebih tepat sasaran.

Rekrutmen PPPK melalui seleksi tanpa afirmasi

Terkait pengangkatan honorer, Rini menegaskan penyelesaian sudah diatur dalam Undang-Undang ASN. Untuk rekrutmen PPPK, proses akan berjalan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.

Kalau untuk honorer itu kan kita sudah selesaikan di Undang-Undang ASN. Yang sudah kita data dari masing-masing instansi pemerintah difokuskan untuk guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.

Kalaupun nanti jadi PPPK tentunya dengan tidak ada afirmasi lagi. Kalau memang dibuka lagi PPPK, ya nanti mereka akan tes sebagaimana biasa.

Pemetaan kebutuhan guru per daerah dan mata pelajaran

Rini meminta validasi dan pengecekan ulang data kebutuhan guru agar perencanaan formasi tepat. Pemerintah sedang menyusun neraca kebutuhan guru nasional untuk memetakan kekurangan tenaga pengajar di masing-masing daerah.

Saya sudah meminta supaya dapat dilakukan validasi dan pengecekan ulang supaya kita dapat data. Jadi supaya tidak selalu ada kekurangan guru.

Pemetaan mencakup kebutuhan guru menurut mata pelajaran, misalnya guru geografi atau guru bahasa Inggris. Dengan demikian, rekrutmen dan distribusi guru dapat menutup kekosongan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Implikasi dan langkah berikutnya

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menyusun formasi yang terarah dan mempercepat penempatan guru ke daerah yang mengalami kekurangan. Proses seleksi PPPK tanpa afirmasi memberi kepastian prosedural, namun menuntut persiapan calon peserta agar memenuhi standar kompetensi.

Ke depan, validasi data dan penyusunan neraca kebutuhan guru menjadi kunci agar kebijakan rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik efektif dan berkelanjutan.