Menteri PANRB Pastikan Hak ASN Korban Penembakan di Papua Tuntas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memastikan seluruh hak kepegawaian ASN korban penembakan di Papua telah diselesaikan pada Sabtu, 12 September 2026.

Penyelesaian hak melalui Taspen dan BKN

Rini mengatakan proses penyelesaian hak pegawai dilakukan melalui koordinasi dengan PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses itu diarahkan agar hak kepegawaian dapat diterima sepenuhnya oleh keluarga mendiang korban.

Ia menyampaikan duka mendalam atas peristiwa penembakan dan mengecam tindakan yang menewaskan pegawai negeri sipil tersebut. Menurut Rini, pemerintah memprioritaskan kepastian administrasi dan pembayaran manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita hari ini masih dalam konteks ini ya tentunya saya sebagai Menteri PAN-RB mengucapkan duka yang sangat mendalam. Kami sudah koordinasi dengan TASPEN dan BKN untuk tentunya segala semua hak-hak kepegawaian untuk bisa segera diselesaikan,"

Proses dan penegasan pemerintah

Rini menyatakan, berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya pada hari itu, proses penyelesaian hak telah rampung. Pemerintah menindaklanjuti langkah administratif agar tidak ada hambatan bagi keluarga korban dalam menerima haknya.

Koordinasi antar lembaga bertujuan mempercepat klaim manfaat, pensiun, dan hak lain yang terkait status kepegawaian korban. Dengan demikian, keluarga mendapat kepastian administratif dan finansial yang menjadi hak mereka.

Respons pejabat lain

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyambut baik penyelesaian hak bagi keluarga korban. Ia turut berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa depan.

"Semoga tidak terulang lagi Bu,"

Implikasi dan tindak lanjut

Penyelesaian hak kepegawaian ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberi dukungan kepada keluarga korban. Langkah administratif sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan perlindungan ASN sebagai prioritas.

Ke depan, pemerintah diharapkan terus memastikan mekanisme klaim dan koordinasi antar lembaga berjalan cepat saat terjadi insiden yang melibatkan aparatur negara. Kepastian hak juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proteksi pejabat negara.