Prabowo Setujui Usulan Gudang Logistik di Setiap Kabupaten
Presiden Prabowo Subianto menerima usulan Kepala BNPB Suharyanto agar setiap kabupaten/kota memiliki gudang logistik bencana yang selalu siap dipakai. Usulan disampaikan saat kunjungan penanganan gempa di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu, 26 Agustus 2026, dengan tujuan mempercepat bantuan awal sebelum bantuan pusat tiba.
Usulan BNPB untuk percepat respons awal
Suharyanto menjelaskan bahwa kekosongan stok logistik di daerah menjadi hambatan utama saat bencana. Ia menyarankan agar tiap daerah menyiapkan buffer stok berupa sembako, selimut, tenda, dan matras yang dapat langsung disalurkan.
"Ketika terjadi gempa kemarin daerah itu tidak bisa berbuat kenapa? Karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," ujar perwakilan Suharyanto saat rapat penanganan dampak gempa bersama Presiden Prabowo di Nagekeo.
Menurut Suharyanto, bantuan lokal tidak harus besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat sampai bantuan pusat tiba.
Kendala distribusi bantuan pusat
BNPB menyatakan tetap berupaya tiba di lokasi bencana dalam 1x24 jam. Namun, proses distribusi logistik dari pusat memerlukan waktu sehingga bantuan tidak selalu sampai langsung ke warga terdampak.
"Kami memang berusaha 1x24 jam sampai. Tapi kan bantuan logistik itu nggak bisa langsung datang," kata Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan distribusi sering memicu keluhan masyarakat, padahal bantuan sudah dalam proses pengiriman.
"Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan, padahal itu di jalan," ujar Suharyanto.
Perkiraan biaya dan contoh persediaan
Suharyanto memperkirakan biaya untuk menyiapkan stok dasar per kabupaten tidak kecil namun terukur. Ia mencontohkan nilai persediaan kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
"Kalau kami hitung per makanan itu nilainya 5-10 miliar misalnya sembako, selimut, tenda, matras. Begitu ada apa-apa bisa langsung diberikan kepada masyarakat sebelum BNPB datang," lanjut Suharyanto.
Respons Presiden dan langkah selanjutnya
Usulan itu mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta agar konsep dan anggarannya dihitung secara nasional sebagai tindak lanjut.
Langkah ini akan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi gudang, jenis persediaan, serta mekanisme distribusi cepat saat darurat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu memangkas waktu respon awal dan mengurangi dampak langsung pada korban bencana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bawaslu Tegaskan Empat Prinsip Publikasi Informasi Kinerja
Bawaslu minta jajarannya terapkan empat prinsip publikasi informasi kinerja sesuai Perbawaslu No.14/2024 unt...
Prabowo Tiba di Nagekeo, Pimpin Rapat Penanganan Gempa NTT
Presiden Prabowo tiba di Nagekeo 26 Agustus 2026 dan langsung memimpin rapat penanganan gempa NTT bersama me...
Pakar: Peran Manusia Kunci Cegah Karhutla di Musim Kemarau
Pakar: aktivitas manusia jadi pemicu utama karhutla saat kemarau dan El Niño; butuh patroli, pengawasan, dan...
Polda Kalbar Gelar Patroli Pembasahan Cegah Karhutla di Kubu Raya
Polda Kalbar menggelar patroli pembasahan di Kubu Raya pada 26 Agustus 2026 untuk memadamkan bara dan menceg...
KIP Kuliah 2026: 85.390 Mahasiswa dari Wilayah 3T Terjangkau
KIP Kuliah 2026 menjangkau 85.390 mahasiswa dari wilayah 3T, setara 10,2% dari 840.792 penerima aktif pada s...
Bantuan Hidup KIP Kuliah 2026 Capai Rp1,4 Juta per Bulan
Pemerintah atur bantuan hidup KIP Kuliah 2026 dalam lima kluster, mulai Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bula...