Prabowo Setujui Usulan Gudang Logistik di Setiap Kabupaten
Presiden Prabowo Subianto menerima usulan Kepala BNPB Suharyanto agar setiap kabupaten/kota memiliki gudang logistik bencana yang selalu siap dipakai. Usulan disampaikan saat kunjungan penanganan gempa di Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu, 26 Agustus 2026, dengan tujuan mempercepat bantuan awal sebelum bantuan pusat tiba.
Usulan BNPB untuk percepat respons awal
Suharyanto menjelaskan bahwa kekosongan stok logistik di daerah menjadi hambatan utama saat bencana. Ia menyarankan agar tiap daerah menyiapkan buffer stok berupa sembako, selimut, tenda, dan matras yang dapat langsung disalurkan.
"Ketika terjadi gempa kemarin daerah itu tidak bisa berbuat kenapa? Karena gudang-gudang logistik BPBD kosong," ujar perwakilan Suharyanto saat rapat penanganan dampak gempa bersama Presiden Prabowo di Nagekeo.
Menurut Suharyanto, bantuan lokal tidak harus besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat sampai bantuan pusat tiba.
Kendala distribusi bantuan pusat
BNPB menyatakan tetap berupaya tiba di lokasi bencana dalam 1x24 jam. Namun, proses distribusi logistik dari pusat memerlukan waktu sehingga bantuan tidak selalu sampai langsung ke warga terdampak.
"Kami memang berusaha 1x24 jam sampai. Tapi kan bantuan logistik itu nggak bisa langsung datang," kata Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan distribusi sering memicu keluhan masyarakat, padahal bantuan sudah dalam proses pengiriman.
"Itu yang mengakibatkan masyarakat teriak-teriak belum dapat bantuan, padahal itu di jalan," ujar Suharyanto.
Perkiraan biaya dan contoh persediaan
Suharyanto memperkirakan biaya untuk menyiapkan stok dasar per kabupaten tidak kecil namun terukur. Ia mencontohkan nilai persediaan kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
"Kalau kami hitung per makanan itu nilainya 5-10 miliar misalnya sembako, selimut, tenda, matras. Begitu ada apa-apa bisa langsung diberikan kepada masyarakat sebelum BNPB datang," lanjut Suharyanto.
Respons Presiden dan langkah selanjutnya
Usulan itu mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta agar konsep dan anggarannya dihitung secara nasional sebagai tindak lanjut.
Langkah ini akan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi gudang, jenis persediaan, serta mekanisme distribusi cepat saat darurat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap mampu memangkas waktu respon awal dan mengurangi dampak langsung pada korban bencana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...