Menteri UMKM Genjot Ekosistem Wirausaha agar Bonus Demografi Tak Jadi Beban
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong penguatan ekosistem wirausaha agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi beban pembangunan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Pesta Wirausaha Nasional (PWN) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu, 20 Juni 2026.
Data demografi dan target kewirausahaan
Menurut Kementerian UMKM, sekitar 68% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan naik menjadi 3,20% pada 2026 dan 3,60% pada 2029.
Upaya peningkatan rasio ini dianggap penting untuk menyerap tenaga kerja dan mengoptimalkan potensi demografi melalui penciptaan pelaku usaha baru.
SAPA UMKM: platform untuk menjangkau pelaku usaha
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan platform SAPA UMKM yang dirancang menjangkau sekitar 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Aplikasi ini menawarkan akses pembiayaan, sertifikasi, perizinan, pelatihan, dan informasi pengembangan usaha.
Fitur community chat juga tersedia untuk memperluas kolaborasi antar pelaku usaha dari berbagai daerah.
"Saya mengajak seluruh pengusaha UMKM bergabung ke SAPA UMKM. Saya optimistis platform ini akan terus dikembangkan sehingga semakin banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan mendukung pertumbuhan usaha," kata Maman.
Dukungan inkubator dan sertifikasi halal
Pemerintah memperkuat peran 754 lembaga inkubator bisnis di berbagai wilayah untuk mendampingi calon wirausaha, startup, dan UMKM agar lebih inovatif dan kompetitif. Pendampingan ini diharapkan mempercepat tahap pembinaan menuju skala usaha yang lebih besar.
Selain itu, Kementerian UMKM bersama BPJPH menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu UMKM. Program ini diarahkan agar pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum batas pengajuan pada Oktober 2026.
"Kementerian UMKM siap hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM agar semakin banyak usaha yang berkembang. Kemudian membuka lapangan kerja, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat," ujar Maman.
Pesta Wirausaha Nasional 2026
Pesta Wirausaha Nasional 2026 berlangsung pada 20-21 Juni di Plenary Hall JICC dengan target kehadiran sekitar 15 ribu pengusaha UMKM. Agenda meliputi pameran produk, talkshow inspiratif, dan business matching untuk memperluas akses pasar serta peluang kemitraan.
"Saya mengapresiasi Komunitas Tangan Di Atas yang konsisten menyelenggarakan Pesta Wirausaha Nasional sejak 2007. Dan ini bisa sebagai ruang untuk memperkuat kemandirian wirausaha Indonesia," kata Maman.
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan ekosistem melalui platform digital, inkubator, dan sertifikasi diharapkan mendorong kenaikan rasio kewirausahaan nasional. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini berpotensi membuka lapangan kerja baru dan memaksimalkan manfaat bonus demografi.
Ke depan, fokus akan tertuju pada implementasi SAPA UMKM di lapangan, pemanfaatan inkubator untuk mempercepat skala usaha, serta penyelesaian proses sertifikasi halal menjelang batas waktu Oktober 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Investor Asing Catat Net Buy Rp1,62 T di Pasar Saham Juli 2026
OJK: investor asing mencatat net buy Rp1,62 triliun pada Juli 2026, mendorong penguatan IHSG dan kinerja rek...
IEPA: Dekarbonisasi Industri Harus Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
IEPA menegaskan dekarbonisasi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja untuk menghindari...
Rupiah Berpeluang Menguat terhadap Dolar AS Hari Ini
Rupiah dibuka menguat ke Rp17.941 per dolar pada 5 Agustus 2026, terdorong pelemahan dolar pasca-data JOLTS...
Pasar Tunggu Data Ekonomi, IHSG Berpeluang Terus Menguat
IHSG berpeluang menguat jelang rilis data pertumbuhan triwulan II BPS; aksi beli asing dan prospek investasi...
OJK: 15 Rencana IPO Masih dalam Pipeline, Dana Rp121,96 T
OJK mencatat 15 rencana penawaran umum dalam pipeline hingga Juli 2026, dengan penghimpunan dana mencapai Rp...
OJK Bentuk Satgas Siapkan Pengawasan Bursa Mineral 2027
OJK membentuk Satgas BMKS untuk menyiapkan regulasi dan pengawasan Bursa Mineral yang berlaku mulai 1 Januar...