DPRD Jember Desak Pembayaran Gaji ke-13 untuk Pekerja Puskesmas
JEMBER — Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menuntaskan pembayaran gaji ke-13 bagi pekerja paruh waktu di 19 puskesmas. Desakan muncul karena keterlambatan cairnya tunjangan yang dinilai mengganggu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
Desakan penyelesaian segera
Nuki—sapaan Wahyu Prayudi Nugroho—menyatakan pembayaran gaji ke-13 seharusnya sudah dicairkan pada Juni sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026. Namun per pertengahan Juni 2026 masih terdapat pegawai yang belum menerima haknya, sehingga perlu ada percepatan penyelesaian.
"Sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026, gaji ke-13 harus dicairkan pada bulan Juni. Namun sampai sekarang masih ada pegawai yang belum menerima haknya,"
Puskesmas terdampak dan penyebab
Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, sebanyak 19 puskesmas tercatat belum merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada pekerja paruh waktu hingga pertengahan Juni 2026. Beberapa puskesmas yang disebut antara lain:
- Puskesmas Kalisat
- Puskesmas Ledokombo
- Puskesmas Rowotengah
- Puskesmas Rambipuji
Penyebab keterlambatan menurut Nuki adalah perbedaan proses administrasi antar unit pelayanan kesehatan. Ia menilai kendala administratif tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih awal.
Selain itu Nuki menyinggung fleksibilitas pengelolaan keuangan puskesmas melalui skema BLUD, yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pencairan hak pegawai.
Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Fauzi, mengaku telah meminta Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Ia juga menyebut pihaknya menerima laporan melalui program pengaduan masyarakat.
"Saya sudah meminta agar persoalan ini segera diselesaikan. Mudah-mudahan mulai Senin seluruh hak pegawai sudah masuk ke rekening masing-masing,"
Sebelumnya, Bupati Jember telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menuntaskan pembayaran paling lambat 8 Juni 2026. Meski demikian, sampai 14 Juni 2026 masih tercatat 19 puskesmas yang belum merealisasikan pembayaran.
Dampak dan harapan DPRD
DPRD Komisi D menyatakan akan memantau proses pencairan agar hak pekerja tidak tertunda. Ketepatan pembayaran dianggap bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dengan pemantauan lanjutan, DPRD berharap pencairan segera tuntas sehingga pekerja puskesmas dapat memenuhi kebutuhan mendesak dan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...