Menkeu: Gaji ke-13 Harus Cair Juni 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan gaji ke-13 bagi aparatur negara seharusnya dicairkan pada Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi teknis di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 26 Mei 2026. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026.
Siapa yang berhak menerima
Pemerintah menargetkan pembayaran untuk berbagai kelompok penerima. Penerima yang disebut termasuk pegawai negeri sipil dan jajaran terkait.
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Calon PNS
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Prajurit TNI dan anggota Polri
- Pejabat negara
- Pensiunan
Waktu pencairan dan pernyataan resmi
Menkeu menegaskan waktu pencairan ideal adalah Juni 2026, namun ia menyerahkan konfirmasi lebih lanjut kepada Menko Perekonomian. Pernyataan singkat itu muncul setelah agenda koordinasi tingkat kementerian.
"Gaji ke-13, Juni harusnya sih. Harusnya Pak Menko (Perekonomian) yang ngomong, nanti saya cek lagi deh,"
Kementerian Keuangan belum merinci alokasi anggaran untuk pembayaran tahun ini. Catatan sementara menyebut pencairan kemungkinan dilaksanakan secara bertahap mulai 2 Juni 2025.
Sumber pendanaan
Pembiayaan gaji ke-13 akan berasal dari dua sumber utama. Untuk aparatur di level pusat dan daerah pendanaan memakai anggaran pemerintah.
- APBN untuk penerima di lingkup pusat.
- APBD untuk ASN di pemerintah daerah.
- Untuk pensiunan, penyaluran akan melalui PT Taspen (Persero).
Tujuan dan dampak ekonomi
Pemerintah menyatakan gaji ke-13 diberikan sebagai apresiasi atas pengabdian aparatur negara. Selain itu, insentif ini dimaksudkan untuk menopang konsumsi rumah tangga menjelang puncak kebutuhan pendidikan di pertengahan tahun.
Dengan daya beli yang terjaga, harapannya terjadi efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah berharap skema ini dapat mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal kedua tahun anggaran.
Meski demikian, rincian teknis dan jadwal akhir masih menunggu kepastian dari pihak terkait sebelum penyaluran dilakukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...