Komisi X dan Mendiktisaintek Evaluasi SNPMB dan Integritas Riset

Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto pada Rabu, 3 Juni 2026 untuk membahas evaluasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, tata kelola kampus, dan dugaan pelanggaran integritas riset yang tengah ramai dibicarakan publik.

Evaluasi SNPMB dan akses pendidikan tinggi

Kemdiktisaintek menyatakan sedang menyempurnakan sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) agar lebih transparan dan adil. Evaluasi itu mencakup keamanan sistem, pengawasan pelaksanaan seleksi, serta penyesuaian daya tampung program studi.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan tinggi. Prioritas diberikan bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema afirmasi.

Integritas riset: tim khusus dibentuk

Isu integritas akademik dan penelitian menjadi perhatian serius. Menanggapi dugaan pelanggaran, Brian menyatakan Kemdiktisaintek telah membentuk tim khusus untuk pendalaman dan pengumpulan data.

"Kami berterima kasih atas berbagai informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami telah membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman dan pengumpulan data lebih lanjut,"

Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas ekosistem pendidikan tinggi dan penelitian. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi praktik-praktik yang berpotensi merusak integritas akademik.

Masukan Komisi X: afimasi untuk dosen daerah

Komisi X memberikan sejumlah masukan, antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, percepatan studi lanjut dosen, dan penguatan tata kelola kampus agar daya saing perguruan tinggi meningkat di tingkat global.

Anggota Komisi X Dewi Coryati mendorong skema afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah agar memiliki peluang lebih besar melanjutkan pendidikan doktoral (S3). Menurutnya, skema beasiswa yang bersifat kompetitif masih menyulitkan dosen dari luar pusat pendidikan utama.

"Memang ada beasiswa BPI, tapi karena persaingannya dengan bersaing bebas itu agak sulit. Lalu kita lihat bertarungnya itu agak sulit,"

Dewi meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan afirmatif agar dosen di daerah yang belum memiliki ekosistem pendidikan setara kota besar tidak tertinggal.

Penguatan riset, kolaborasi, dan tata kelola

Kemdiktisaintek mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Tujuannya mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap pembangunan nasional.

Rapat kerja menekankan perlunya pengawasan lebih ketat, peningkatan kapasitas dosen, serta penyesuaian kebijakan afirmasi untuk pemerataan kualitas pendidikan tinggi di luar pusat pendidikan utama.

Ke depan, pemerintah dan Komisi X akan melanjutkan pembahasan teknis guna merealisasikan rekomendasi evaluasi SNPMB, memperkuat integritas riset, dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan tinggi di seluruh wilayah.