Komisi IX: Evaluasi dan Pergantian Kepala BGN Dinilai Wajar
Komisi IX DPR menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) adalah hal yang wajar. Pergantian dilakukan di tengah evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berskala besar dan anggarannya signifikan. Keputusan diumumkan pada 2 Juni 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Alasan evaluasi menurut Komisi IX
Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, mengatakan presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi dan menyegarkan jajaran kabinet. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penataan kinerja pemerintahan.
Ninik menyatakan bahwa presiden pasti punya kisi-kisi untuk setiap pembantunya dan berhak melakukan pergantian bila diperlukan.
Fokus pada Program MBG yang berskala besar
Ninik menekankan bahwa evaluasi terhadap pimpinan BGN tidak bisa dilepaskan dari besarnya cakupan Program MBG. Program ini disebutnya baru namun berjalan dengan skala langsung sangat besar dan didukung anggaran luar biasa.
Oleh karena itu, Ninik menilai perlu adanya pengawasan dan perhatian serius dari Presiden terhadap pelaksanaan program tersebut.
Kronologi pergantian pimpinan BGN
Pada 2 Juni 2026 Presiden mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Pemerintah menunjuk Naniek S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti.
Dalam pengumuman resmi, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan BGN yang mencakup Kepala dan dua wakil kepala.
Apresiasi dan harapan untuk kepemimpinan baru
Meskipun mendukung keputusan evaluasi, Ninik memberi apresiasi kepada Dadan Hindayana atas peranannya membangun pondasi awal Program MBG. Ia berharap pergantian ini membawa perbaikan dalam tata kelola dan pelaksanaan program.
Harapan Komisi IX adalah kepemimpinan baru mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG sehingga tujuan program tercapai dan anggaran dikelola lebih akuntabel.
Implikasi ke depan
Pergantian pimpinan BGN menandai intensifikasi pengawasan terhadap program prioritas pemerintah. Komisi IX akan terus memantau perkembangan pelaksanaan MBG dan efek pergantian pimpinan terhadap capaian program tersebut.
Berita Terkait
Yenny Wahid Terpilih Ketua Umum KOWANI dalam KLB 3 Juni 2026
Yenny Wahid resmi terpilih sebagai Ketua Umum KOWANI pada KLB 3 Juni 2026; kepengurusan baru memaparkan lima...
MaiA: Platform AI Permudah Rencana Perjalanan Wisatawan
Kemenpar meluncurkan MaiA, platform AI untuk memudahkan penyusunan rencana perjalanan dan mempromosikan dest...
Pelemahan Rupiah Dongkrak Daya Saing Pariwisata Indonesia
Pelemahan rupiah membuat Indonesia lebih murah bagi wisatawan asing, mendorong kunjungan dari Asia meski tan...
Gede Narayana Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
Gede Narayana resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua KIP menggantikan Arya Sandhiyudha; penetapan melalui rapat...
Pemerintah Siapkan Sanksi Publik bagi Pelanggar Uji Tuntas HAM
KemenHAM siapkan sanksi, termasuk publikasi identitas, bagi perusahaan >2.000 pekerja yang tak lapor uji tun...
DPR: Diplomasi Presiden Kunci Hadapi Tantangan Geopolitik
DPR menilai diplomasi presiden penting hadapi gejolak geopolitik; masukan publik layak dipertimbangkan, tapi...