Komnas HAM Minta Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, 15 Juni 2026 — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu muncul setelah kajian awal menunjukkan potensi pelanggaran HAM dan risiko ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program nasional.
Temuan awal dan alasan evaluasi
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan lembaganya telah memantau dan mengkaji pelaksanaan MBG secara nasional. Hasil pengawasan awal menunjukkan cakupan penerima manfaat dinilai terlalu luas.
Kami telah menemukan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih terlalu luas sehingga berisiko tidak tepat sasaran. Hal ini berdasarkan langkah awal yang telah dilakukan Komnas HAM,
Temuan ini mendorong Komnas HAM meminta penajaman sasaran agar alokasi pangan bergizi mencapai kelompok yang paling membutuhkan.
Kelompok yang perlu jadi prioritas
Komnas HAM merekomendasikan agar program difokuskan pada kelompok rentan. Penajaman tujuan dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi.
- Masyarakat di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal)
- Ibu hamil
- Ibu menyusui
- Balita
Program ini akan lebih tepat guna jika diarahkan kepada kelompok khusus yang sangat membutuhkan makanan bergizi. Termasuk masyarakat daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang memerlukan pemenuhan gizi memadai,
Peran BGN dan kekhawatiran pengawasan
Komnas HAM juga mencermati luasnya kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaraan MBG. BGN terlibat mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.
BGN saat ini berperan sebagai regulator sekaligus pelaksana program. Kondisi ini berpotensi membuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG belum berjalan secara optimal,
Kondisi tersebut dinilai berisiko melemahkan mekanisme kontrol independen dan transparansi pelaksanaan program.
Tindak lanjut dan implikasi kebijakan
Komnas HAM berharap temuan awal menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola MBG. Evaluasi dinilai perlu agar pelaksanaan program selaras prinsip HAM dan tepat sasaran bagi kelompok membutuhkan.
Perbaikan yang disarankan meliputi penajaman kriteria penerima, pembagian peran regulator dan pelaksana, serta mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Jika langkah-langkah ini diambil, diharapkan MBG dapat lebih efektif dalam meningkatkan status gizi kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...