Lokal

PKS: HUT ke-436 Medan Harus Jadi Ajang Evaluasi dan Akuntabilitas

Bagikan:
PKS mendorong HUT ke-436 Kota Medan menjadi momen evaluasi dan akuntabilitas janji pemerintah

Medan – Ketua DPD PKS Kota Medan Anton Simarmata mengingatkan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan tidak boleh berhenti pada seremoni dan kemeriahan. Pernyataan itu disampaikan saat Anton didampingi Sekretaris DPD Datuk Iskandar Muda menanggapi perayaan HUT Kota Medan pada Selasa (30/6). Ia menilai momentum hari jadi harus dipakai untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan mempertanyakan realisasi janji politik kepada warga.

Kritik PKS terhadap format perayaan

Menurut Anton, masyarakat masih melihat HUT Kota Medan lebih banyak berupa agenda seremonial Pemerintah Kota. Akibatnya, perayaan itu belum memberi manfaat langsung bagi warga di lapangan.

HUT kota ini harus menjadi pesta rakyat sekaligus momen bagi pemerintah untuk menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa warga tidak hanya membutuhkan kemeriahan, tetapi juga perubahan nyata yang dirasakan dalam keseharian, seperti peningkatan layanan publik dan rasa aman.

Tuntutan realisasi program prioritas

PKS mengingatkan kembali komitmen yang pernah dijanjikan pasangan wali kota dan wakil wali kota saat Pilkada. Anton menyampaikan harapan masyarakat agar program prioritas direalisasikan secara bertahap dan terukur.

  • Penciptaan 50.000 lapangan kerja baru
  • Pendidikan gratis
  • Pemberantasan praktik 'orang dalam' dalam pelayanan publik dan rekrutmen kerja
  • Penyediaan fasilitas bagi anak muda kreatif
  • Mewujudkan Kota Medan yang bersih dan bebas sampah

Anton meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, pedagang kecil, serta masyarakat berpenghasilan rendah agar pertumbuhan ekonomi terasa hingga ke tingkat bawah.

Pengawasan dan agenda PKS

Datuk Iskandar Muda menegaskan posisi PKS sebagai partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kota Medan. Partai itu akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif.

Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.

PKS juga mencanangkan upaya penanganan banjir melalui Gerakan Medan Bebas Banjir sebagai dorongan agar penanganan menjadi terintegrasi dan berkelanjutan.

Masalah mendesak dan harapan warga

PKS melihat masih banyak pekerjaan rumah, termasuk persoalan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja, dan infrastruktur seperti kondisi jalan, drainase, serta penanganan banjir. Menurut partai tersebut, keberhasilan pemerintahan diukur dari peningkatan kesejahteraan dan terbukanya peluang kerja, bukan frekuensi acara seremonial.

Dengan HUT ke-436 sebagai latar, PKS meminta perayaan dijadikan momen transparansi dan akuntabilitas. Partai berkomitmen mengawal peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, pemberdayaan UMKM, lingkungan yang bersih, serta tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat demi mewujudkan Kota Medan yang lebih maju dan nyaman.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait