BGN Evaluasi 27.877 Dapur SPPG, Pendaftaran Baru Dihentikan

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan evaluasi tata kelola terhadap 27.877 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pengumuman itu disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Tujuannya untuk memastikan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) berjalan efektif dan merata.

Jumlah dan sebaran dapur SPPG

Data internal BGN menunjukkan terdapat 27.877 dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Namun, distribusi dapur belum merata. Menurut Nanik, banyak dapur berkumpul di beberapa provinsi seperti Jawa.

"Jadi kita mau menata (dapur SPPG), misal Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa dapur. Karena memang dari datanya ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,"

Temuan ini mendorong BGN untuk mempertanyakan efektivitas operasional dapur dan kesesuaian antara keberadaan dapur dengan penerima manfaat MBG.

Rencana evaluasi dan penataan operasional

BGN menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan cakupan setiap dapur SPPG. Evaluasi menyasar kemampuan dapur melayani penerima manfaat dan potensi kelebihan kapasitas di wilayah tertentu.

"Apakah dapur ini melayani (MBG) ini sudah bisa dengan penerima manfaat yang ada. Atau sebetulnya malah kelebihan (dapur),"

Hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan ulang lokasi dan jumlah dapur agar layanan gizi dapat mencapai kelompok yang membutuhkan secara lebih optimal.

Pendaftaran SPPG baru dihentikan sementara

Sebagai langkah awal, BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembentukan SPPG baru. Keputusan ini diambil sampai proses evaluasi dan penataan selesai. BGN menyatakan pendaftaran akan dibuka kembali setelah tata kelola dinilai memadai.

Langkah moratorium ini dimaksudkan untuk mencegah penambahan dapur yang memperparah ketidakseimbangan sebaran dan menghambat distribusi manfaat program MBG.

Implikasi dan langkah ke depan

Evaluasi BGN berpotensi mengubah peta layanan gizi lokal. Pemerintah daerah dan pengelola dapur diminta bersinergi memberi data akurat agar penataan berjalan lancar. Ke depan, BGN kemungkinan akan merilis rekomendasi teknis untuk penempatan dan kapasitas dapur SPPG.

Dengan langkah ini, BGN berharap program MBG menjadi lebih efektif dalam menjangkau penerima manfaat yang membutuhkan, serta mengurangi duplikasi layanan di wilayah yang sama.