BGN Evaluasi 27.877 Dapur SPPG, Pendaftaran Baru Dihentikan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan evaluasi tata kelola terhadap 27.877 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pengumuman itu disampaikan oleh Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Tujuannya untuk memastikan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) berjalan efektif dan merata.
Jumlah dan sebaran dapur SPPG
Data internal BGN menunjukkan terdapat 27.877 dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Namun, distribusi dapur belum merata. Menurut Nanik, banyak dapur berkumpul di beberapa provinsi seperti Jawa.
"Jadi kita mau menata (dapur SPPG), misal Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa dapur. Karena memang dari datanya ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,"
Temuan ini mendorong BGN untuk mempertanyakan efektivitas operasional dapur dan kesesuaian antara keberadaan dapur dengan penerima manfaat MBG.
Rencana evaluasi dan penataan operasional
BGN menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan cakupan setiap dapur SPPG. Evaluasi menyasar kemampuan dapur melayani penerima manfaat dan potensi kelebihan kapasitas di wilayah tertentu.
"Apakah dapur ini melayani (MBG) ini sudah bisa dengan penerima manfaat yang ada. Atau sebetulnya malah kelebihan (dapur),"
Hasil evaluasi akan menjadi dasar penataan ulang lokasi dan jumlah dapur agar layanan gizi dapat mencapai kelompok yang membutuhkan secara lebih optimal.
Pendaftaran SPPG baru dihentikan sementara
Sebagai langkah awal, BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembentukan SPPG baru. Keputusan ini diambil sampai proses evaluasi dan penataan selesai. BGN menyatakan pendaftaran akan dibuka kembali setelah tata kelola dinilai memadai.
Langkah moratorium ini dimaksudkan untuk mencegah penambahan dapur yang memperparah ketidakseimbangan sebaran dan menghambat distribusi manfaat program MBG.
Implikasi dan langkah ke depan
Evaluasi BGN berpotensi mengubah peta layanan gizi lokal. Pemerintah daerah dan pengelola dapur diminta bersinergi memberi data akurat agar penataan berjalan lancar. Ke depan, BGN kemungkinan akan merilis rekomendasi teknis untuk penempatan dan kapasitas dapur SPPG.
Dengan langkah ini, BGN berharap program MBG menjadi lebih efektif dalam menjangkau penerima manfaat yang membutuhkan, serta mengurangi duplikasi layanan di wilayah yang sama.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...