Ekraf Andalan Pemulihan Pascabencana, Kemenekraf Ajukan Rp88,44 Miliar

Kementerian Ekonomi Kreatif mengajukan anggaran Rp88,44 miliar untuk program pemulihan ekonomi pascabencana pada 2027. Usulan ini disampaikan Menteri Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada 15 Juni 2026 dan ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Alokasi anggaran dan jadwal

Menteri Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini merupakan bagian dari rencana multi-tahun untuk mendukung rehab-rekon pascabencana. Anggaran yang diusulkan bertahap untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi lokal.

"Kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesneg yang mengalokasikan dana rehab-rekon untuk Kemenekraf. Pagu Rp77,5 miliar tahun 2026, Rp88,4 miliar tahun 2027, dan Rp132,7 miliar tahun 2028,"

Target wilayah dan bentuk dukungan

Program fokus pada wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh. Pendekatan tak hanya memberi bantuan darurat, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi kreatif setempat agar pulih cepat dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan mencakup pelatihan keterampilan, penguatan desain produk, dan bantuan teknis untuk membentuk usaha baru yang tahan risiko bencana.

Rincian program pelatihan

Rencana program mencakup pelatihan kriya, pengemasan, dan pengembangan layanan kuliner. Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, memberi tanggapan positif terhadap spesifikasi program tersebut.

"Saya juga apresiasi, melihat program untuk pascabencana alam ini sangat spesifik, detail. Disampaikan soal pelatihan kriya batik lokal, sulam, anyam, workshop, desain kemasan, pelatihan memasak, pelatihan menjahit,"

Dampak dan prospek

Dengan fokus pada penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, pemerintah berharap menciptakan sumber pendapatan baru dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas terdampak. Pendekatan ini diharapkan menurunkan kerentanan terhadap bencana di masa mendatang.

Ke depan, efektivitas program akan bergantung pada pelaksanaan di daerah, koordinasi lintas kementerian, dan pemantauan hasil lapangan untuk memastikan manfaat langsung kepada pelaku usaha lokal.