DSI Resmi Jadi BUMN Pekan Depan, Operasional Mulai 1 Juni

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berganti status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pekan depan. Pengumuman ini disampaikan oleh Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Pemerintah menargetkan DSI mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juni 2026 untuk mengelola ekspor komoditas strategis nasional.

Peralihan status dan waktu efektif

Rosan menyatakan perubahan status hukum DSI berlangsung cepat. Menurutnya, keputusan akhir akan diteken dan berlaku dalam minggu mendatang. Pernyataan resmi itu disampaikan saat Rosan menerima pertanyaan wartawan di istana.

"Statusnya BUMN. Minggu depan (jadi BUMN),"

Kantor dan persiapan operasional

Pemerintah telah menyiapkan lokasi operasional untuk badan khusus ekspor ini. DSI direncanakan berkantor di Wisma Danantara Indonesia, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Persiapan kantor ini dimaksudkan agar transisi operasional berjalan mulus pada hari pertama efektif.

"Di Danantara. Ada sudah disiapkan kantornya di Danantara,"

Peran DSI dan mekanisme pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan DSI akan mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Namun implementasi operasional akan melalui beberapa tahapan untuk memastikan mekanisme pengelolaan dan pengawasan berjalan efektif.

"Ya implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni. Fully-nya nanti kita evaluasi 3 bulan,"

Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi. Pengawasan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai, Danantara, dan sistem pemantauan elektronik sehingga proses monitoring dapat berjalan otomatis.

"Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan nanti akan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem. Jadi sehingga akan otomatis termonitor,"

Implikasi dan langkah ke depan

Peralihan DSI menjadi BUMN menandai upaya pemerintah memperketat pengelolaan ekspor komoditas strategis. Evaluasi tiga bulan yang dijanjikan akan menjadi momen kunci untuk menilai efektivitas struktur dan mekanisme baru. Jika evaluasi berjalan baik, pemerintah dapat memperluas peran DSI atau menyesuaikan prosedur operasional sesuai temuan di lapangan.

Perubahan ini juga membuka kebutuhan koordinasi lintas instansi, penguatan sistem IT, dan kesiapan sumber daya manusia di kantor pusat DSI untuk memastikan alur ekspor terpantau dan terkelola secara transparan.