Widarto Tegaskan DPRD Jember Tidak Terkait Program MBG

JEMBER — Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan saat menerima massa aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/2026), dengan penekanan pada perlunya evaluasi tata kelola agar program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Penegasan dan sikap DPRD

Widarto menegaskan DPRD terbuka menerima masukan dan kritik terkait pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG. Ia mengatakan fungsi pengawasan lembaga legislatif penting untuk memastikan anggaran negara dimanfaatkan sesuai tujuan.

"Kawan-kawan bisa melihat jejak digital kami. Sejak jauh hari kami sudah menyarankan agar tata kelola program MBG, khususnya di Jember, ditinjau kembali," kata Widarto.

Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah tidak menutup ruang evaluasi. Pengawasan yang objektif diperlukan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Tuntutan peserta aksi

Massa aksi yang berasal dari Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember membawa sejumlah tuntutan. Mereka menyoroti efektivitas MBG dan beberapa kebijakan lain yang dinilai berdampak pada kesejahteraan warga.

• Evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Peninjauan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
• Pemeriksaan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok
• Penjagaan batas kewenangan antara institusi sipil dan aparat negara

Tindak lanjut DPRD

Unsur pimpinan DPRD menerima aspirasi dan menandatangani dokumen tuntutan sebagai bentuk penerimaan resmi. Dokumen itu akan diteruskan kepada pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

"Dukungan terhadap program nasional harus dibarengi evaluasi yang objektif. Tujuannya agar pelaksanaan program semakin baik dan tepat sasaran," tambah Widarto.

DPRD menegaskan akan menjalankan fungsi representasi dan pengawasan agar setiap aspirasi yang disampaikan secara konstitusional mendapat ruang untuk ditindaklanjuti.

Dampak fiskal dan catatan ekonomi

Widarto juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan kondisi fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai pengelolaan anggaran harus cermat agar program tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Situasi fiskal saat ini perlu dicermati bersama agar pelaksanaan program pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat," ujarnya.

Rangkaian pertemuan ini menandai upaya dialog antara legislatif dan mahasiswa untuk memperbaiki pelaksanaan program publik. Dokumen tuntutan dan catatan evaluasi akan menjadi bahan lanjutan bagi DPRD dan pihak pelaksana program.

Liputan terkait dan dokumen resmi dapat dilihat pada arsip publik yang relevan liputan terkait.