DPRD Jatim Siap Kawal SPMB Jalur Afirmasi bagi Anak Buruh

SURABAYA — DPRD Jawa Timur menyatakan siap mengawal pelaksanaan SPMB jalur afirmasi untuk anak buruh dan keluarga miskin. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan buruh yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis, 25 Juni 2026.

Konteks aksi dan enam tuntutan buruh

Aksi digelar oleh kalangan buruh bersama FSP KAHUTINDO-The Real Union. Mereka menyerahkan enam tuntutan kepada DPRD Jatim terkait kebijakan ekonomi dan pendidikan.

• Stimulus pajak bagi perusahaan;
• Pembebasan bea masuk bahan baku impor;
• Penurunan pajak bagi UMKM;
• Penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengalihan anggarannya ke pendidikan serta kesehatan;
• Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
• Pengawasan pelaksanaan SPMB jalur afirmasi bagi anak buruh dan keluarga kurang mampu.

DPRD Jatim: pengawasan untuk akses pendidikan

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Diana Sasa, menerima aspirasi dan menegaskan DPRD punya kewajiban mendengar serta menindaklanjuti keluhan publik. Ia menilai akses pendidikan lewat jalur afirmasi menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan membutuhkan pengawalan serius di tingkat daerah.

"Kami sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan. Apa yang rekan-rekan rasakan itu adalah bagian kecil dari apa yang dirasakan mungkin oleh hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini,"

Diana menambahkan DPRD Jatim akan mengawal agar pelaksanaan SPMB jalur afirmasi benar-benar memberi ruang bagi anak buruh dan keluarga kurang mampu, tanpa penyimpangan dari tujuan program.

Evaluasi KDMP dan langkah pengawasan

Selain pendidikan, buruh meminta evaluasi program KDMP. DPRD Jatim menyatakan memiliki fungsi pengawasan yang bisa dimanfaatkan untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.

"Kalau khusus untuk KDMP kami punya fungsi pengawasan. Kami bisa sidak, saya kemarin sudah sidak juga, beberapa kawan juga sudah sidak. Itu akan menjadi pertimbangan,"

Wakil rakyat menyebutkan tindakan pengawasan dapat berupa inspeksi mendadak dan koordinasi dengan program di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan implementasi sesuai target penerima manfaat.

Terbatasnya wewenang, tapi suara tetap disuarakan

Diana mengakui banyak tuntutan buruh terkait kebijakan pemerintah pusat sehingga DPRD Jatim memiliki keterbatasan kewenangan. Meski demikian, DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut ke pihak berwenang di tingkat nasional.

"Kami akan mengupayakan agar apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan kami sampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dengan itu,"

Menurut DPRD, tugas lembaga legislatif di daerah adalah memastikan suara masyarakat tidak berhenti di tingkat daerah dan terus diadvokasi kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi.

Dengan langkah pengawasan dan koordinasi lanjutan, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan akses pendidikan bagi anak buruh dan keluarga miskin terlaksana sesuai tujuan program.