DPRD Blitar Terima 11 Tuntutan Mahasiswa, Janji Kawal Aspirasi

BLITAR — Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menemui pengunjuk rasa Cipayung Plus Blitar Raya yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD, Jumat (26/6/2026). Ia menyatakan akan mengawal dan meneruskan 11 tuntutan mahasiswa kepada pihak berwenang sesuai mekanisme.

Dialog langsung dan penyerahan tuntutan

Aksi yang bertajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional berlangsung dengan penyerahan dokumen tuntutan oleh perwakilan mahasiswa. Supriadi keluar dari ruang sidang untuk duduk dan berdialog langsung dengan massa.

Dalam pertemuan itu, Supriadi menegaskan DPRD siap menampung dan menindaklanjuti aspirasi melalui saluran resmi. Ia juga menyampaikan kesiapan lembaga untuk menyampaikan masukan ke pemerintah pusat maupun lembaga terkait.

"Seluruh masukan akan kami terima, pelajari, dan kami teruskan kepada pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Supriadi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Isi tuntutan mahasiswa

Perwakilan aksi menyerahkan 11 poin tuntutan yang menjadi fokus dialog. Poin-poin itu mencakup masalah kebijakan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum.

• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
• Stabilisasi harga kebutuhan pokok
• Stabilisasi harga BBM
• Peningkatan kesejahteraan guru
• Penguatan independensi KPK
• Penghentian kriminalisasi aktivis
• Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset
• Prioritas anggaran untuk pendidikan
• Prioritas anggaran untuk kesehatan
• Peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan

Kondisi lapangan dan keamanan

Aksi sempat memanas saat demonstran membakar ban bekas sebagai simbol protes. Polisi berupaya memadamkan api, yang memicu dorong-dorongan antara aparat dan massa.

Meski demikian, setelah dialog berlangsung dan dokumen diserahkan, massa membubarkan diri secara tertib. Suasana berangsur kondusif saat pertemuan selesai.

Tindak lanjut DPRD dan respons mahasiswa

Supriadi menegaskan DPRD tidak hanya menerima dokumen, tetapi juga akan menjalankan fungsi representasi dengan mengawal aspirasi agar sampai ke lembaga berwenang.

"Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami siap mengawal seluruh tuntutan sesuai kewenangan DPRD agar suara mahasiswa benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang," tegas Supriadi.

Koordinator Aksi Cipayung Plus Blitar Raya, Santa Febriana, mengatakan demonstrasi merupakan bentuk evaluasi kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan publik. Ia meminta anggaran negara lebih diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Anggaran harus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar manfaat pembangunan dirasakan luas," ujar Santa Febriana.

Rencana tindak lanjut adalah DPRD akan mempelajari dokumen tuntutan dan menyusun rekomendasi untuk disampaikan ke instansi terkait. Komunikasi yang terjalin diharapkan membuka jalur resmi untuk penyelesaian masalah sosial yang diangkat mahasiswa.