DPR Minta Israel Hormati Kesepakatan Damai Iran-AS
DPR RI mengingatkan Israel agar tidak merusak kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan pada 15 Juni 2026. Kesepakatan itu dinilai menandai berakhirnya blokade militer AS di Selat Hormuz dan diharapkan menghentikan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Seruan DPR kepada Israel
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta semua pihak menghormati perjanjian tersebut. Ia menekankan peran penting sekutu AS, termasuk Israel, untuk tidak mengambil tindakan yang bisa merusak implementasi kesepakatan.
Israel yang menjadi sekutu Amerika juga tidak boleh menyerang Iran; langkah dan taktik Israel harus diwaspadai. Jangan sampai Israel merusak perjanjian damai itu dengan melakukan serangan lagi ke wilayah Iran.
Soleh menyatakan bahwa dukungan internasional diperlukan agar komitmen penghentian perang dipertahankan. Ia mendesak pengawasan ketat oleh komunitas internasional terhadap pelaksanaan perjanjian itu.
Tegasnya Sanksi jika Ada Pelanggaran
Politikus PKB itu menegaskan, jika ada serangan selama masa damai, Amerika Serikat dan PBB harus bertindak tegas. Menurutnya, sanksi terhadap pihak yang melanggar merupakan opsi yang harus dipertimbangkan untuk menjaga kredibilitas perjanjian.
Jika dalam masa damai ini Israel ternyata melakukan serangan, maka Amerika Serikat dan PBB harus bertindak tegas. Memberikan sanksi kepada Israel, tidak boleh ada negara mana pun yang merusak perjanjian damai.
Dukungan Indonesia dan Dampak Ekonomi
Oleh Soleh juga meminta Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian itu sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketertiban dunia. Ia berharap kesepakatan dapat membawa stabilitas yang berdampak pada ekonomi global.
Dalam penjelasannya, Soleh menyebut bahwa stabilitas kawasan berpotensi menurunkan harga minyak dan menstabilkan harga kebutuhan pokok serta barang lainnya, sehingga memberikan efek positif bagi perekonomian dunia.
Proses Penandatanganan MoU Iran-AS
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut bahwa Nota Kesepahaman (MoU) dengan AS untuk mengakhiri konflik akan ditandatangani dalam beberapa hari setelah finalisasi dokumen. Ia menyampaikan hal ini dalam wawancara pada 12 Juni 2026.
MoU dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik dapat ditandatangani beberapa hari ke depan.
Araghchi menjelaskan MoU akan ditandatangani secara digital oleh kedua pihak di negara masing-masing sebagai tahap awal menuju kesepakatan yang lebih luas. Setelah itu, perundingan lanjutan diharapkan dapat mencegah dimulainya konflik baru antara Teheran dan Washington.
Dengan berakhirnya blokade dan upaya penormalan hubungan, perhatian kini beralih pada implementasi di lapangan dan kesiapan aktor regional untuk menghormati komitmen bersama demi stabilitas jangka panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...