DPR Fasilitasi Dialog PHK TikTok-Tokopedia, Perusahaan Bantah
DPR RI memfasilitasi dialog terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan TikTok dan Tokopedia pada Senin, 6 Juli 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini digelar setelah DPR menerima banyak masukan dan perbincangan viral di media sosial, untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan serta pihak kementerian terkait.
Siapa yang diundang dan tujuan dialog
Pihak DPR mengundang perwakilan TikTok di Tiongkok, manajemen TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah klarifikasi terkait isu PHK yang ramai diperbincangkan di publik.
- Perwakilan TikTok (China)
- Perwakilan TikTok Indonesia/Tokopedia Group
- Menteri Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan alasan inisiatif itu kepada wartawan di Senayan.
"Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial. Terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,"
Dasco menegaskan bahwa forum ini dibuat untuk mendapatkan penjelasan langsung dari perusahaan dan menenangkan kekhawatiran publik.
Penjelasan dari Tokopedia/TikTok
President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, menyatakan bahwa tidak ada PHK di lingkungan TikTok atau Tokopedia Group. Menurut Stephanie, yang berlangsung adalah penataan tenaga kerja melalui mekanisme internal.
"Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di TikTok atau Tokopedia Group,"
Stephanie menjelaskan lebih rinci: sebagian pekerja memilih paket kompensasi, sementara yang lain dialihkan atau tetap bekerja di grup bisnis.
"Memang ada yang memilih mengambil paket kompensasi dan bekerja di tempat lain atau disalurkan di grup bisnis TikTok. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia,"
Dampak dan konteks
Penjelasan resmi dari manajemen memberikan klarifikasi atas kabar yang viral dan menggarisbawahi penggunaan mekanisme internal mobility sebagai bagian dari penataan sumber daya manusia. Pernyataan soal rekrutmen lebih dari 100 posisi menunjukkan adanya kebutuhan sumber daya pada beberapa fungsi bisnis.
Dialog yang difasilitasi DPR ini menjadi salah satu respons lembaga legislatif terhadap isu ketenagakerjaan yang mendapat perhatian publik dan media sosial. Pertemuan memberi ruang bagi perusahaan untuk menerangkan kebijakan internalnya secara langsung kepada wakil rakyat dan publik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...