DPR Fasilitasi Dialog PHK TikTok-Tokopedia, Perusahaan Bantah

DPR RI memfasilitasi dialog terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan TikTok dan Tokopedia pada Senin, 6 Juli 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini digelar setelah DPR menerima banyak masukan dan perbincangan viral di media sosial, untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan serta pihak kementerian terkait.

Siapa yang diundang dan tujuan dialog

Pihak DPR mengundang perwakilan TikTok di Tiongkok, manajemen TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah klarifikasi terkait isu PHK yang ramai diperbincangkan di publik.

• Perwakilan TikTok (China)
• Perwakilan TikTok Indonesia/Tokopedia Group
• Menteri Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan alasan inisiatif itu kepada wartawan di Senayan.

"Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial. Terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,"

Dasco menegaskan bahwa forum ini dibuat untuk mendapatkan penjelasan langsung dari perusahaan dan menenangkan kekhawatiran publik.

Penjelasan dari Tokopedia/TikTok

President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo, menyatakan bahwa tidak ada PHK di lingkungan TikTok atau Tokopedia Group. Menurut Stephanie, yang berlangsung adalah penataan tenaga kerja melalui mekanisme internal.

"Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di TikTok atau Tokopedia Group,"

Stephanie menjelaskan lebih rinci: sebagian pekerja memilih paket kompensasi, sementara yang lain dialihkan atau tetap bekerja di grup bisnis.

"Memang ada yang memilih mengambil paket kompensasi dan bekerja di tempat lain atau disalurkan di grup bisnis TikTok. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia,"

Dampak dan konteks

Penjelasan resmi dari manajemen memberikan klarifikasi atas kabar yang viral dan menggarisbawahi penggunaan mekanisme internal mobility sebagai bagian dari penataan sumber daya manusia. Pernyataan soal rekrutmen lebih dari 100 posisi menunjukkan adanya kebutuhan sumber daya pada beberapa fungsi bisnis.

Dialog yang difasilitasi DPR ini menjadi salah satu respons lembaga legislatif terhadap isu ketenagakerjaan yang mendapat perhatian publik dan media sosial. Pertemuan memberi ruang bagi perusahaan untuk menerangkan kebijakan internalnya secara langsung kepada wakil rakyat dan publik.