Kemenbud Susun Strategi Perkuat Peran Indonesia di UNESCO

Kementerian Kebudayaan mulai menyiapkan langkah strategis setelah resmi menerima pengelolaan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026, yang menegaskan fokus kementerian pada koordinasi, percepatan nominasi warisan, dan peningkatan keterwakilan Indonesia di forum UNESCO.

Transisi dan koordinasi agar program tidak terhenti

Fadli Zon menekankan proses transisi harus berjalan lancar agar pelaksanaan program UNESCO di Indonesia tidak terganggu. Kemenbud akan menggelar rapat koordinasi intensif untuk memastikan seluruh agenda tetap berjalan tanpa jeda.

“Tentu seperti yang tadi telah disampaikan, baik secara historis maupun arahan-arahan teknis yang sangat penting saya kira akan segera kita laksanakan. Selain itu juga menyangkut satu bidang yang sangat penting, baik pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga komunikasi dan informasi,”

Kementerian menyatakan akan melanjutkan program yang sebelumnya dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sambil menyusun peta kerja dan pembagian tugas antarunit terkait.

Percepatan nominasi warisan budaya dan penguatan keterwakilan

Salah satu prioritas adalah mempercepat proses pengajuan nominasi warisan budaya, baik kebendaan maupun takbenda. Fadli Zon menyebut Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas proses tersebut agar peluang lolosnya nominasi meningkat.

“Kita harus semakin terlihat di UNESCO supaya semakin kelihatan peran Indonesia yang begitu kaya. Terutama pendidikan dengan jumlah penduduk kita yang sangat besar serta penghargaan-penghargaan yang pernah ada,”

Untuk itu, Kemenbud akan memperkuat koordinasi seluruh focal point UNESCO di Indonesia dan menyelaraskan dokumen nominasi dengan standar teknis internasional.

Agenda digital dan peran di Dewan Eksekutif UNESCO

Selain warisan budaya, Kemenbud akan mengangkat isu teknologi dan sains terbuka sebagai bagian dari agenda kerja. Program yang disiapkan mencakup pengembangan etika kecerdasan buatan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, serta open science.

“Kita berharap peran Indonesia semakin aktif terutama di dalam berbagai penentuan-penentuan keputusan UNESCO ke depan. Beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Dirjen UNESCO membahas pendaftaran warisan budaya tak benda maupun yang kebendaan dan lain-lain,”

Fadli Zon juga menyatakan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023–2027 akan dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan internasional.

Penghargaan pada praktik baik dan langkah ke depan

Pemerintah memberi apresiasi kepada Kemendikdasmen dan seluruh jajaran KNIU atas kerja yang telah dijalankan. Pengalaman dan praktik baik yang ada akan menjadi modal penting bagi Kemenbud dalam memperkuat posisi Indonesia di UNESCO.

“Kami tentu apresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras KNIU selama ini. Ini cuma transfer ke tetangga saja, tetapi kita membutuhkan seluruh best practices yang selama ini sudah ada," ujar Fadli.

Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan peningkatan kehadiran dan pengaruh Indonesia dalam forum-forum UNESCO, sambil menjaga kesinambungan program dan memperbaiki kualitas nominasi ke depan.