Komisi XI: Diplomasi Negosiasi Suku Bunga dan Tenor Utang

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, meminta langkah diplomasi ekonomi untuk menegosiasikan ulang suku bunga dan tenor pinjaman internasional. Pernyataan itu disampaikan pada dialog "Menakar Ketangguhan Fiskal dan Ekonomi" di Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, menyusul meningkatnya beban utang pemerintah sekitar Rp8.000 triliun yang memberi tekanan pada APBN.

Beban utang dan urgensi diplomasi

Kamrussamad menekankan bahwa total utang yang besar menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga signifikan setiap tahun. Di tengah ketidakpastian global, negosiasi dengan kreditur dinilai perlu untuk mencari keringanan suku bunga dan perpanjangan tenor.

"Diplomasi diperlukan untuk menegosiasikan kembali suku bunga serta tenor pinjaman, mengingat kondisi ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian. Dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 6 persen, beban pembayaran bunga utang menjadi sangat besar dan memberi tekanan terhadap APBN."

Perubahan komposisi pembiayaan utang

Di sisi positif, Kamrussamad mencatat pergeseran komposisi pembiayaan utang yang kini didominasi investor domestik. Hal ini menunjukkan meningkatnya peran masyarakat melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

"Ini menunjukkan meningkatnya peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Ini patut disyukuri..."

Disiplin fiskal dan proyeksi defisit

Politikus tersebut mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal sesuai batas yang diatur undang-undang, yakni defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada kuartal pertama, defisit tercatat sekitar 0,91 persen lalu membaik menjadi 0,8 persen.

"Pada kuartal pertama tahun ini, defisit APBN tercatat sekitar 0,91 persen dan kemudian membaik menjadi sekitar 0,8 persen. Ke depan, diharapkan terjadi perbaikan berkelanjutan..."

Ia menambahkan bahwa pemulihan lebih lanjut bergantung pada peran sektor keuangan dan penyaluran kredit kepada dunia usaha. Ketika kredit mengalir, aktivitas ekonomi diperkirakan meningkat.

Tantangan nilai tukar dan kebijakan industri

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai pelemahan rupiah selama dekade terakhir mencerminkan masalah struktural yang masih perlu dituntaskan. Ia menyebut depresiasi rupiah sekitar 26–31 persen sejak periode awal yang berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS.

"Pada periode awal, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12.000 per dolar AS. Dalam kurun kurang dari 10 tahun, terjadi depresiasi sekitar 26 hingga 31 persen."

Fakhrul menilai penyesuaian tersebut bagian dari dinamika global, namun menyoroti upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi, termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong industri manufaktur.

Langkah ke depan

Pemerintah diminta mengombinasikan diplomasi internasional, penguatan disiplin fiskal, dan percepatan transformasi sektor riil untuk mereduksi tekanan utang sekaligus menjaga pertumbuhan. Langkah ini dianggap krusial agar pemulihan ekonomi berkelanjutan dan APBN tetap terjaga.