Tanjungbalai Percepat Digitalisasi Pajak dengan Roadmap ETPD dan SULTAN

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat transformasi digital tata kelola lewat High Level Meeting (HLM) TP2DD Triwulan III Tahun 2026. Kegiatan dibuka Wali Kota Mahyaruddin Salim di Aula Sutrisno Hadi, Selasa (20/10). Fokus utama adalah evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan penetapan Roadmap ETPD 2026–2030 untuk memperbaiki transparansi, efisiensi, dan penerimaan daerah.

Agenda utama dan keluaran pertemuan

Rangkaian kegiatan HLM memusatkan pembahasan pada rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah, serta peluncuran aplikasi baru untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Agenda lengkap yang dibahas antara lain:

• Evaluasi implementasi ETPD dan penyusunan Roadmap 2026–2030;
• Penandatanganan komitmen rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
• Launching SULTAN (Sambang Unit Lacak Tunggakan ASN Nyaman) untuk meningkatkan opsen PKB, BBNKB, dan PBB-P2;
• Monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Penekanan Wali Kota: digitalisasi harus nyata

Dalam arahannya, Wali Kota Mahyaruddin menegaskan bahwa digitalisasi transaksi wajib menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan dan penerimaan daerah. Ia meminta komitmen bukan sekadar seremonial, melainkan implementasi yang terukur pada setiap perangkat daerah pengampu pendapatan.

"Komitmen bersama seluruh perangkat daerah melalui penandatanganan komitmen, saya minta bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah kota tanjungbalai dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan pajak dan retribusi daerah,"

"Termasuk QRIS dan kanal perbankan yang tersedia termasuk juga penggunaan digitalisasi mulai dari pendataan, penagihan, pengawasan, dan evaluasi penerimaan sehingga digitalisasi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, transparansi transaksi, dan peningkatan penerimaan daerah,"

Peluncuran SULTAN untuk tingkatkan kepatuhan ASN

Pada kesempatan sama, Pemko meluncurkan SULTAN, aplikasi yang dirancang untuk mendongkrak opsen PKB, BBNKB, dan PBB-P2 melalui pendekatan pelayanan proaktif dan pelacakan tunggakan. Wali Kota menyebutkan inovasi ini mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memperkuat kontribusi pajak kendaraan serta pajak bumi dan bangunan pribadi.

"Ini salah satu Inovasi pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat memperoleh pelayanan dan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan pribadi disamping sebagai upaya optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB,"

Monitoring PAD dan tindak lanjut

BPKPD menjelaskan bahwa Sekretariat TP2DD akan memonitor realisasi PAD setiap bulan dan menyampaikan kepada Ketua TP2DD. Laporan hasil HLM akan disusun lengkap dengan dokumentasi dan notulen untuk ditindaklanjuti masing-masing OPD sesuai penanggung jawab dan target waktu.

Evaluasi capaian terhadap target APBD 2026 menjadi dasar langkah percepatan, termasuk penguatan pendataan lapangan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan optimasi kanal pembayaran digital untuk meminimalkan kebocoran penerimaan.

Peserta dan agenda tindak lanjut

Pertemuan dihadiri oleh Sekda, kepala OPD, perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, UPT Samsat, camat, lurah, dan pejabat pengelola pendapatan. Pelaksanaan rencana aksi digitalisasi dan evaluasi SULTAN akan dibahas kembali pada HLM TP2DD Triwulan IV Tahun 2026.