Pemerintah Usulkan Defisit RAPBN 2027 2,4% dari PDB

Pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengumuman ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Target itu dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Rincian anggaran 2027

Pemerintah merancang RAPBN 2027 untuk mendukung transformasi struktur ekonomi. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan belanja negara dan pendapatan negara sebagai berikut.

Alasan kebijakan dan target ekonomi

Pemerintah menekankan APBN sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas. APBN juga dipakai sebagai shock absorber untuk meredam guncangan dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, anggaran diarahkan ke program prioritas yang mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing ekonomi.

Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi namun menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen dari PDB

Dalam rancangan itu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Target ini akan didukung oleh kebijakan yang mendorong transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif.

Risiko global dan respons fiskal

Pemerintah menyatakan akan terus memantau risiko eksternal. Risiko yang dicermati meliputi perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, serta fragmentasi perdagangan dunia. Kondisi tersebut bisa memengaruhi penerimaan dan belanja negara.

Untuk merespons ketidakpastian, pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal yang fleksibel namun tetap akuntabel dan terukur. Tujuannya menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli, dan mendukung pemulihan ekonomi.

Implikasi dan langkah ke depan

Jika disetujui DPR, usulan defisit 2,4 persen menandakan upaya menyeimbangkan antara stimulus fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah perlu terus memantau realisasi penerimaan dan efektivitas belanja untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan kesehatan fiskal tetap terjaga.