Defisit APBN Mei 2026 Melonjak Jadi Rp180,4 Triliun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau sekitar 0,70% dari PDB. Penyebab utama adalah lonjakan belanja negara yang bersifat ekspansif meski pendapatan tetap tumbuh positif.
Ringkasan angka utama
Posisi APBN per Mei 2026 menunjukkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun, naik 34,4% secara tahunan. Sementara itu, pendapatan negara tumbuh 19,1% menjadi Rp1.185 triliun. Keseimbangan primer tetap di zona surplus, tercatat Rp58,6 triliun.
Sumber utama pendapatan
Penerimaan pajak menjadi andalan, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% year-on-year. Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun, naik tipis 0,7%.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat menjadi Rp226,4 triliun, tumbuh 19,9% dibanding tahun lalu.
Komposisi belanja
Belanja negara didominasi realisasi kementerian/lembaga (Belanja K/L) yang naik tajam menjadi Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9%. Belanja non-K/L juga meningkat signifikan menjadi Rp541,6 triliun (+47%).
Transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp306,1 triliun, namun menurun 4,9% secara tahunan.
Keterangan pemerintah
"Hingga akhir Mei 2026, APBN terus optimal digunakan untuk shock absorber dan penggerak ekonomi. Pendapatan negara tumbuh kuat, sedangkan belanja negara ekspansif untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat,"
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Defisit pada Mei melebar dibanding posisi April yang tercatat Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Perlu dicatat, meskipun defisit meningkat, surplus keseimbangan primer menandakan bahwa beban bunga masih tertangani.
Implikasi dan langkah ke depan
Pemerintah menyatakan akan menjaga APBN agar tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas makro dan mendukung momentum pertumbuhan.
"Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif dan kredibel. Sehingga memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan,"
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Ke depan, fokus pengelolaan APBN akan dipantau pada efektivitas belanja publik dan kesinambungan penerimaan pajak. Pemantauan ini penting untuk menyeimbangkan tujuan stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...