Defisit APBN Mei 2026 Melonjak Jadi Rp180,4 Triliun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 mencatat defisit sebesar Rp180,4 triliun atau sekitar 0,70% dari PDB. Penyebab utama adalah lonjakan belanja negara yang bersifat ekspansif meski pendapatan tetap tumbuh positif.

Ringkasan angka utama

Posisi APBN per Mei 2026 menunjukkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun, naik 34,4% secara tahunan. Sementara itu, pendapatan negara tumbuh 19,1% menjadi Rp1.185 triliun. Keseimbangan primer tetap di zona surplus, tercatat Rp58,6 triliun.

Sumber utama pendapatan

Penerimaan pajak menjadi andalan, dengan realisasi hingga Mei mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% year-on-year. Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun, naik tipis 0,7%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat menjadi Rp226,4 triliun, tumbuh 19,9% dibanding tahun lalu.

Komposisi belanja

Belanja negara didominasi realisasi kementerian/lembaga (Belanja K/L) yang naik tajam menjadi Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9%. Belanja non-K/L juga meningkat signifikan menjadi Rp541,6 triliun (+47%).

Transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp306,1 triliun, namun menurun 4,9% secara tahunan.

Keterangan pemerintah

"Hingga akhir Mei 2026, APBN terus optimal digunakan untuk shock absorber dan penggerak ekonomi. Pendapatan negara tumbuh kuat, sedangkan belanja negara ekspansif untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi masyarakat,"

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Defisit pada Mei melebar dibanding posisi April yang tercatat Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Perlu dicatat, meskipun defisit meningkat, surplus keseimbangan primer menandakan bahwa beban bunga masih tertangani.

Implikasi dan langkah ke depan

Pemerintah menyatakan akan menjaga APBN agar tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas makro dan mendukung momentum pertumbuhan.

"Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif dan kredibel. Sehingga memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan,"

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Ke depan, fokus pengelolaan APBN akan dipantau pada efektivitas belanja publik dan kesinambungan penerimaan pajak. Pemantauan ini penting untuk menyeimbangkan tujuan stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi.