Data BPS Jadi Dasar Penanganan Backlog Perumahan
Data BPS akan menjadi dasar penanganan backlog perumahan nasional, kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026. Pemerintah mengandalkan pendataan berbasis nama dan alamat agar program penanganan tepat sasaran dan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
Data BPS sebagai dasar kebijakan
Maruarar menyatakan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan selesai bulan depan dan memberi angka akurat mengenai rumah yang belum dimiliki dan yang tidak layak huni. Dengan data rinci nama dan alamat, pemerintah bisa menyusun program bantuan rumah lebih terukur dan mempercepat penyaluran bantuan.
“Mudah-mudahan sensus yang dilakukan BPS selesai bulan depan, sehingga kami akan memperoleh data yang akurat,”
Definisi dan cakupan backlog
Backlog menggambarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak huni. Masalah ini terbagi menjadi dua jenis: backlog kepemilikan dan backlog kelayakan hunian, sehingga memerlukan pendekatan program yang berbeda.
Program yang berjalan dan koordinasi
Kementerian PKP telah menjalankan beberapa program untuk masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain rumah subsidi, KUR perumahan, PNM Mekaar, serta program sertifikat tanah gratis. Skema ini ditujukan menutup kesenjangan kepemilikan sekaligus meningkatkan kualitas hunian.
Kementerian juga berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk penyediaan lahan. Informasi resmi terkait tugas dan program ATR/BPN dapat diakses melalui atrbpn.go.id.
Kerja sama internasional dengan Tiongkok
Maruarar membuka peluang kerja sama dengan Tiongkok dalam bidang teknologi, pembiayaan, dan pengembangan perumahan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Fokus kami adalah masyarakat berpenghasilan rendah, kerja sama itu harus saling menguntungkan,”
Pihak Tiongkok, melalui Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Ni Hong, menyatakan kesiapan berbagi pengalaman. Ia menegaskan perlunya saling belajar karena tantangan tiap negara berbeda.
“Karena tantangan setiap negara berbeda, maka kami siap saling belajar dan mencari solusi bersama,”
Dampak dan prospek
Dengan data BPS yang lebih akurat, strategi penanganan backlog diharapkan menjadi lebih terarah dan efisien. Targetnya adalah program perumahan yang tersasar sesuai kebutuhan, sehingga mampu menurunkan jumlah rumah tidak layak huni secara signifikan.
Ke depan, keberhasilan akan bergantung pada integrasi data, penyediaan lahan, dan keberlanjutan pembiayaan, termasuk kemungkinan kerja sama teknologi dan pendanaan dari mitra internasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Perkuat Desa Kreatif dan Creative Hub untuk Ekonomi
Pemerintah mengaktivasi desa kreatif dan creative hub untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif serta me...
Tujuh Subsektor Jadi Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pemerintah menetapkan tujuh subsektor prioritas ekonomi kreatif untuk dorong pertumbuhan, mencakup kuliner,...
BGN: Kerusakan Sekolah Tak Terkait Program MBG
BGN minta masyarakat jangan kaitkan kerusakan sekolah dengan Program MBG; laporkan kerusakan ke Kemendikdasm...
Kemenekraf Perkuat Hilirisasi Industri Kreatif untuk Nilai Tambah
Kemenekraf perkuat hilirisasi industri kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat p...
Muna Barat Siapkan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat
Muna Barat memperluas lahan Sekolah Rakyat jadi 10 hektare untuk menampung 2.000 siswa; proses administrasi...
Gibran: Survei dan Pengawasan Publik Bagian Demokrasi
Wapres Gibran menyatakan survei dan pengawasan publik bagian demokrasi; pengawasan harus objektif, berbasis...