Dasco Tinjau Ruang Paripurna Jelang Penyampaian KEM dan PPKF
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau ruang paripurna menjelang rapat yang digelar pada 20 Mei 2026. Agenda utama rapat adalah penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dasco menyebut kemungkinan Presiden menyampaikan materi itu secara langsung kepada anggota dewan.
Inspeksi ruang paripurna
Inspeksi dilakukan pada Selasa, 19 Mei 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Dasco melihat kesiapan fasilitas dan tata letak ruang rapat menjelang sidang paripurna esok hari.
"Besok itu Kebijakan Ekonomi Makro. Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal,"
Dia mengonfirmasi agenda tersebut namun tidak merinci alasan pemerintah memilih penyampaian langsung oleh Kepala Negara.
Situasi di sekitar DPR
Pengamatan di sekitar Kompleks Parlemen menunjukkan aktivitas normal dan lalu lintas yang ramai lancar. Petugas keamanan tetap siaga, namun belum terlihat lonjakan mobil dinas atau peningkatan mobilitas personel pengamanan.
Hingga Selasa sore, kondisi kawasan DPR tercatat aman dan terkendali. Petugas keamanan berjaga untuk mengantisipasi potensi peningkatan kegiatan menjelang rapat paripurna.
Kehadiran Presiden dan agenda rapat
Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa, menyatakan Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri rapat paripurna. Presiden diperkirakan akan menyampaikan kerangka KEM, PPKF, serta RAPBN 2027 secara langsung kepada anggota DPR.
Menurut Saan, kehadiran Presiden dalam kapasitas ini berpotensi menjadi kali pertama Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR sejak menjabat sebagai Presiden. Pada periode sebelumnya, penyampaian kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh menteri terkait.
Implikasi dan proses selanjutnya
Penyampaian langsung kepala negara dapat mempercepat komunikasi kebijakan fiskal dan fiskal makro antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, parlemen akan menimbang materi yang disampaikan sebelum memasuki pembahasan teknis anggaran.
Rapat paripurna esok hari akan menjadi momen penting pengantar pembahasan RAPBN 2027. Aparat dan sekretariat DPR diperkirakan akan mengintensifkan koordinasi operasional dan protokol keamanan menjelang sidang.
Publik dan pelaku pasar diperkirakan akan mencermati arah kebijakan yang dipaparkan, karena berimplikasi pada outlook ekonomi dan kebijakan fiskal periode mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...