Zulhas: Titik Dapur MBG Membengkak, Potensi Pemborosan Rp12 T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan lonjakan titik SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026, terkait penemuan kenaikan tajam jumlah titik MBG, termasuk di wilayah 3T.
Lonjakan titik MBG dan potensi anggaran
Zulhas memaparkan data bahwa perencanaan awal titik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) hanya 2.000 titik, namun yang tercatat kini mencapai 8.617 titik. Dari total tambahan titik tersebut, 6.138 titik telah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Secara keseluruhan, titik dapur MBG yang direncanakan 21.000 titik kini menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Dengan asumsi insentif Rp6 juta per dapur per hari, Zulhas menghitung adanya pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan, atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,"
"Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,"
Respon pemerintah dan waktu penataan
Zulhas menegaskan kondisi ini perlu segera dibenahi agar Program MBG efektif dan tepat sasaran. Pemerintah memberi waktu sekitar satu bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. Tujuannya memperbaiki tata kelola serta kecocokan jumlah titik dengan kebutuhan penerima manfaat.
Langkah efisiensi yang diambil BGN
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan beberapa langkah efisiensi untuk mengendalikan lonjakan titik tanpa menghentikan layanan. Langkah itu meliputi moratorium pembukaan titik baru hingga evaluasi ulang semua titik yang tercatat.
- Moratorium pendaftaran dapur baru.
- Evaluasi virtual account untuk memverifikasi 27.877 titik operasional.
- Pemetaan kebutuhan wilayah untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan.
- Refocusing penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
"Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"
Dampak dan arah pelaksanaan ke depan
BGN juga akan memperketat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus pelaksanaan Program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar menambah jumlah dapur yang beroperasi. Evaluasi menyasar jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Kebijakan dan penataan yang sedang berjalan bertujuan mencegah pemborosan serta memastikan program memberi manfaat gizi nyata bagi anak dan sekaligus mendorong perekonomian lokal di tingkat bawah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...