Zulhas: Titik Dapur MBG Membengkak, Potensi Pemborosan Rp12 T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan lonjakan titik SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026, terkait penemuan kenaikan tajam jumlah titik MBG, termasuk di wilayah 3T.
Lonjakan titik MBG dan potensi anggaran
Zulhas memaparkan data bahwa perencanaan awal titik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) hanya 2.000 titik, namun yang tercatat kini mencapai 8.617 titik. Dari total tambahan titik tersebut, 6.138 titik telah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Secara keseluruhan, titik dapur MBG yang direncanakan 21.000 titik kini menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Dengan asumsi insentif Rp6 juta per dapur per hari, Zulhas menghitung adanya pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan, atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,"
"Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,"
Respon pemerintah dan waktu penataan
Zulhas menegaskan kondisi ini perlu segera dibenahi agar Program MBG efektif dan tepat sasaran. Pemerintah memberi waktu sekitar satu bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. Tujuannya memperbaiki tata kelola serta kecocokan jumlah titik dengan kebutuhan penerima manfaat.
Langkah efisiensi yang diambil BGN
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan beberapa langkah efisiensi untuk mengendalikan lonjakan titik tanpa menghentikan layanan. Langkah itu meliputi moratorium pembukaan titik baru hingga evaluasi ulang semua titik yang tercatat.
- Moratorium pendaftaran dapur baru.
- Evaluasi virtual account untuk memverifikasi 27.877 titik operasional.
- Pemetaan kebutuhan wilayah untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan.
- Refocusing penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
"Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"
Dampak dan arah pelaksanaan ke depan
BGN juga akan memperketat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus pelaksanaan Program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar menambah jumlah dapur yang beroperasi. Evaluasi menyasar jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Kebijakan dan penataan yang sedang berjalan bertujuan mencegah pemborosan serta memastikan program memberi manfaat gizi nyata bagi anak dan sekaligus mendorong perekonomian lokal di tingkat bawah.
Berita Terkait
Aksi Mahasiswa di Bundaran HI 12 Juni 2026, Antisipasi Jalur Alternatif
BEM UI akan menggelar aksi di Bundaran HI pada 12 Juni 2026 pukul 10.00 WIB; antisipasi kemacetan dan siapka...
Dirgakkum Korlantas Berganti: ETLE dan Penegakan Humanis Prioritas
Kombes I Made Agus Prasatya ditunjuk sebagai Dirgakkum Korlantas pada 11 Juni 2026; ETLE dan penegakan human...
Keteladanan Kunci Tanamkan Nilai Pancasila pada Generasi Muda
Setyo Hajar Dewantoro menilai keteladanan dari orang dewasa, termasuk pejabat dan tokoh masyarakat, kunci me...
Ombudsman Minta Perbaikan Tata Kelola BGN dan Layanan Imigrasi
Ombudsman RI meminta perbaikan tata kelola BGN dan penguatan layanan imigrasi, termasuk kanal pengaduan, dan...
BPOM Gencarkan Edukasi Remaja Lawan Penyalahgunaan Obat (OOT)
BPOM menggelar Safe Sound Fest di SMA Negeri 70 Jakarta (11 Juni 2026) untuk edukasi remaja menolak penyalah...
Menkomdigi Meutya: Indonesia Butuh Regulasi Khusus Tata Kelola AI
Menkomdigi Meutya Hafid minta regulasi khusus tata kelola AI untuk memastikan pemanfaatan aman, akuntabel, d...