Zulhas: Titik Dapur MBG Membengkak, Potensi Pemborosan Rp12 T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan lonjakan titik SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026, terkait penemuan kenaikan tajam jumlah titik MBG, termasuk di wilayah 3T.
Lonjakan titik MBG dan potensi anggaran
Zulhas memaparkan data bahwa perencanaan awal titik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) hanya 2.000 titik, namun yang tercatat kini mencapai 8.617 titik. Dari total tambahan titik tersebut, 6.138 titik telah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Secara keseluruhan, titik dapur MBG yang direncanakan 21.000 titik kini menjadi 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik. Dengan asumsi insentif Rp6 juta per dapur per hari, Zulhas menghitung adanya pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan, atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,"
"Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,"
Respon pemerintah dan waktu penataan
Zulhas menegaskan kondisi ini perlu segera dibenahi agar Program MBG efektif dan tepat sasaran. Pemerintah memberi waktu sekitar satu bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. Tujuannya memperbaiki tata kelola serta kecocokan jumlah titik dengan kebutuhan penerima manfaat.
Langkah efisiensi yang diambil BGN
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengumumkan beberapa langkah efisiensi untuk mengendalikan lonjakan titik tanpa menghentikan layanan. Langkah itu meliputi moratorium pembukaan titik baru hingga evaluasi ulang semua titik yang tercatat.
- Moratorium pendaftaran dapur baru.
- Evaluasi virtual account untuk memverifikasi 27.877 titik operasional.
- Pemetaan kebutuhan wilayah untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas layanan.
- Refocusing penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
"Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"
Dampak dan arah pelaksanaan ke depan
BGN juga akan memperketat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus pelaksanaan Program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar menambah jumlah dapur yang beroperasi. Evaluasi menyasar jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Kebijakan dan penataan yang sedang berjalan bertujuan mencegah pemborosan serta memastikan program memberi manfaat gizi nyata bagi anak dan sekaligus mendorong perekonomian lokal di tingkat bawah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...