Pemerintah Siagakan 71 Dapur MBG untuk Korban Gempa NTT

Pemerintah menyiagakan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026.

71 dapur MBG dialihkan untuk pengungsian

Koordinasi penyiapan fasilitas dilakukan oleh Kementerian dalam negeri dan Badan Gizi Nasional. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa dapur yang biasanya melayani sekolah dapat dialihkan sementara untuk membantu pengungsi.

Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono, ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan. Ini akan sangat bermanfaat. - Tito Karnavian

Menurut pemerintah, pemanfaatan SPPG diharapkan dapat memperkuat ketersediaan logistik makanan selama masa tanggap darurat. Prioritas diberikan kepada kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Penempatan posko dan pembagian wilayah penanganan

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Tito mengusulkan pembentukan dua posko utama di Pulau Flores. Tujuannya untuk mempercepat respons dan memudahkan distribusi bantuan.

• Posko timur Flores: menangani Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya.
• Posko barat Flores: ditempatkan di Labuan Bajo, mencakup Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.

Penataan posko diharapkan mempermudah alur logistik dan memastikan bantuan mencapai daerah terdampak secara lebih cepat.

Penyesuaian pelayanan SPPG dan revisi aturan

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh pengelola SPPG di wilayah terdampak untuk mengutamakan keselamatan dan menyesuaikan pelayanan sesuai kondisi darurat. Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan aturan layanan MBG dalam situasi bencana akan direvisi untuk memberi kepastian prosedur di lapangan.

SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. SPPG yang tidak mengalami gangguan operasional dapat menyesuaikan pelayanan agar membantu kelompok rentan sesuai kebutuhan. - Sudaryono

Revisi akan merujuk pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam, sehingga alur bantuan makanan menjadi lebih fleksibel saat bencana.

Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah

BGN mengimbau pengelola SPPG untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah. Tujuannya agar distribusi makanan cepat, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aspek keselamatan.

Koordinasi diperlukan agar distribusi makanan bagi korban bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran dan tidak mengganggu aspek keselamatan. - Sudaryono

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan pangan pengungsi dapat terjaga selama masa tanggap darurat, sambil mempercepat upaya pemulihan fasilitas pendidikan dan infrastruktur yang terdampak.