Menko Pangan Paparkan Capaian 20 Bulan Pemerintahan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan capaian dan tantangan pemerintah setelah 20 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian itu berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Kamis, 13 Agustus 2026. Zulkifli menyebut ada program yang berhasil, tetapi sejumlah program lain masih dalam perbaikan dan penuntasan.

Hasil di sektor pangan

Zulkifli menegaskan peran Menko adalah mengamankan kebijakan, bukan mengurus teknis. Ia menyebut salah satu keberhasilan yang paling nyata adalah pengurangan impor pakan ternak.

"Alhamdulillah, karena kalau Menko itu tugasnya mengamankan kebijakan pemerintah. Mengamankan suksesnya, tidak menjalankan hal-hal teknis,"

Menurutnya, impor pakan ternak yang mencapai 4,2 juta ton pada 2024 berhasil dihentikan pada 2025, sehingga sektor pakan menjadi contoh keberhasilan kebijakan pangan pemerintah.

Permasalahan nelayan dan kerugian laut

Meski ada keberhasilan, Zulkifli menyebut nelayan sebagai kelompok yang masih paling rentan. Ia memaparkan nilai tukar nelayan sebesar 103 dan ketergantungan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar seperti beras 10 kilogram.

"Kalau nelayan tidak diberi bantuan beras 10 kilogram, tidak diberikan bantuan tunai oleh pemerintah, dia tidak bisa makan dan tidak bisa menyekolahkan anaknya,"

Zulkifli juga menyinggung kehilangan potensi ikan akibat penangkapan ikan ilegal atau oleh kapal asing yang merugikan negara. Ia menyebut angka kerugian mencapai ratusan triliun rupiah dan menegaskan pemerintah fokus menyelesaikan masalah itu tahun ini.

Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa

Salah satu program yang belum berjalan baik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Zulkifli mengakui program ini menghadapi banyak masalah administratif dan ketepatan sasaran.

"Waduh, di sana banyak sekali problemnya, tentang tingkat ketepatan, ada salah masuk penjara,"

Ia menambahkan, upaya perbaikan akan menyasar 4.000 sekolah berbasis agama agar bisa menyiapkan dapur sendiri. Selain itu, pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) juga mendapat perhatian karena skalanya besar dan perlu penertiban distribusi bahan baku.

Pesan kebangsaan dan arah kebijakan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung arah kebijakan yang menekankan kepentingan bangsa dan persatuan. Ia menyerukan tata kehidupan kebangsaan sesuai konstitusi agar bangsa mampu bersaing secara internasional.

"Maka mari kita tata kehidupan kebangsaan ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi,"

Zulkifli mengingatkan bahwa program Presiden bersifat mendasar, besar, dan berat, mengacu pada semangat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berharap menyelesaikan masalah utama dalam beberapa bulan ke depan sambil terus melanjutkan reformasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.