Menko Pangan Paparkan Capaian 20 Bulan Pemerintahan Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan capaian dan tantangan pemerintah setelah 20 bulan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian itu berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Kamis, 13 Agustus 2026. Zulkifli menyebut ada program yang berhasil, tetapi sejumlah program lain masih dalam perbaikan dan penuntasan.
Hasil di sektor pangan
Zulkifli menegaskan peran Menko adalah mengamankan kebijakan, bukan mengurus teknis. Ia menyebut salah satu keberhasilan yang paling nyata adalah pengurangan impor pakan ternak.
"Alhamdulillah, karena kalau Menko itu tugasnya mengamankan kebijakan pemerintah. Mengamankan suksesnya, tidak menjalankan hal-hal teknis,"
Menurutnya, impor pakan ternak yang mencapai 4,2 juta ton pada 2024 berhasil dihentikan pada 2025, sehingga sektor pakan menjadi contoh keberhasilan kebijakan pangan pemerintah.
Permasalahan nelayan dan kerugian laut
Meski ada keberhasilan, Zulkifli menyebut nelayan sebagai kelompok yang masih paling rentan. Ia memaparkan nilai tukar nelayan sebesar 103 dan ketergantungan bantuan sosial untuk kebutuhan dasar seperti beras 10 kilogram.
"Kalau nelayan tidak diberi bantuan beras 10 kilogram, tidak diberikan bantuan tunai oleh pemerintah, dia tidak bisa makan dan tidak bisa menyekolahkan anaknya,"
Zulkifli juga menyinggung kehilangan potensi ikan akibat penangkapan ikan ilegal atau oleh kapal asing yang merugikan negara. Ia menyebut angka kerugian mencapai ratusan triliun rupiah dan menegaskan pemerintah fokus menyelesaikan masalah itu tahun ini.
Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa
Salah satu program yang belum berjalan baik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Zulkifli mengakui program ini menghadapi banyak masalah administratif dan ketepatan sasaran.
"Waduh, di sana banyak sekali problemnya, tentang tingkat ketepatan, ada salah masuk penjara,"
Ia menambahkan, upaya perbaikan akan menyasar 4.000 sekolah berbasis agama agar bisa menyiapkan dapur sendiri. Selain itu, pembangunan ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) juga mendapat perhatian karena skalanya besar dan perlu penertiban distribusi bahan baku.
Pesan kebangsaan dan arah kebijakan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung arah kebijakan yang menekankan kepentingan bangsa dan persatuan. Ia menyerukan tata kehidupan kebangsaan sesuai konstitusi agar bangsa mampu bersaing secara internasional.
"Maka mari kita tata kehidupan kebangsaan ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi,"
Zulkifli mengingatkan bahwa program Presiden bersifat mendasar, besar, dan berat, mengacu pada semangat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berharap menyelesaikan masalah utama dalam beberapa bulan ke depan sambil terus melanjutkan reformasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...