Bapanas Pastikan Cadangan Beras Pemerintah Capai 5,2 Juta Ton

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan kondisi pasokan beras nasional masih terkendali meski ada potensi El Nino. Pemerintah kini memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 5,2 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah.

Stok dan kesiapan CBP

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa jumlah CBP yang tersimpan di Perum Bulog saat ini menjadi yang terbesar dalam catatan sejarah Indonesia. Cadangan itu siap dikerahkan untuk menstabilisasi harga dan pasokan bila diperlukan.

"Indonesia mempunyai CBP di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton. Jumlah tersebut tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, namun kita harus tetap waspada menghadapi El Nino,"

Sarwo menambahkan bahwa kekuatan cadangan pangan menjadi modal penting pemerintah menghadapi dinamika perubahan iklim. Selain menjaga stok, pemerintah terus memperkuat produksi, distribusi, dan kolaborasi lintas sektor.

Intervensi dan distribusi

Pemerintah menjalankan beberapa instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga. Sejak Januari 2026, realisasi intervensi dari CBP mencapai 1,36 juta ton. Skema yang dipakai antara lain Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat. Pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,"

Bapanas melaporkan sudah melaksanakan lebih dari 5.573 GPM di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota. Penyaluran juga ditujukan untuk kebutuhan ASN di wilayah tertentu dan penanganan bencana alam.

Perkembangan harga dan IPH

Data statistik menunjukkan perkembangan harga beras relatif terkendali. Deputi BPS bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, mengatakan jumlah daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras mulai menurun.

"Ini ada dua komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah. Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi,"

BPS mencatat pada minggu pertama Juli 2026 ada 113 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras, turun dari 138 kabupaten/kota pada akhir Juni 2026. Secara provinsi, pergerakan IPH beras dinilai tidak terlalu tinggi.

Prospek dan langkah ke depan

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan intervensi pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah mengaktifkan pasar murah untuk menambah akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.

"Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir. Kami meminta seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kita aktifkan pasar murah,"

Secara makro, inflasi pangan Januari–Juni 2026 tercatat 1,61%, turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 2,15%. Pemerintah menegaskan program stabilisasi akan terus berjalan untuk menjaga pasokan dan mendukung target inflasi nasional.